Browsing: Raperda

“Ada salah satu UMKM di daerah Lempake yang mendapatkan support dari individu si Bunda UMKM ini untuk segera melakukan sertifikasi halal dan higienis,” ujarnya.

“Kalau yang belum ada agar dibentuk, dan yang sudah ada agar diaktifkan. Jangan hanya papan nama dan ada pengurusnya, tapi tidak ada gerakan nyatanya,” ujar Sarkowi.

“Kita harus memastikan bahwa di hulu, RPU dan RPH sudah terstruktur dengan baik sehingga hewan dan unggas yang digunakan oleh pedagang-pedagang memang bersumber dari tempat yang bisa dipastikan halal dan telah memiliki sertifikasi halal,” ungkap Rohim.

“Kalau tidak dilaksanakan, maka akan ada sanksi. Jadi UMKM kita harus siap” ujarnya di Ruang Rapat Utama DPRD Samarinda, Senin (6/6/2024).

“Raperda ini juga ingin mengatur tentang pembiayaan, bahwa pembiayaan harus dijelaskan secara rinci dan diputuskan dengan tepat sebelum perda ini disahkan,” jelas Laila.

“ Pembahasan pokok pikiran ini akan disinkronisasikan dengan prioritas pembangunan Kaltim,” jelas Hasanuddin Mas’ud di Gedung B DPRD Kaltim, Samarinda.

“Saya kalau ada mantu saya yang narkoba, saya tidak ikhlas. Saya ada anak perempuan dua dan saya tidak ingin korbankan mereka. Saya janji ke istri saya kalau akan membuat peraturan daerah untuk menghilangkan narkoba. Jadi catin ini wajib tes dulu narkoba sebelum nikah,” tegas Sani.

“Harapannya tenaga kerja lokal kita bisa bersaing dan yang kami inginkan dan tentu kami usahakan, ketika Ibu Kota Nusantara hadir, 70 persen tenaga kerjanya berasal dari Kaltim,” ujarnya usai Rapat Paripurna ke-6 di Gedung B DPRD Kaltim, Senin (25/3/2024).

“Penting bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Ini termasuk memberikan jaminan dan kepastian kepada perusahaan serta pihak pekerja,” ungkap Baharuddin Demmu
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud juga menyampaikan bahwa dalam rapat paripurna tersebut dibahas beberapa poin, salah satunya adalah tanggapan fraksi-fraksi terhadap pendapat Pj Gubernur Kaltim mengenai dua rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif DPRD Kaltim.

“Diharapkan produk UMKM dan usaha mikro bisa memiliki sertifikat halal dan higienis, mengingat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 bahwa produk yang masuk atau beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal,” ujar Anggota Pansus II DPRD Samarinda Laila Fatihah.