Browsing: Raperda

“Target penyelesaian Raperda ini adalah enam bulan dari sekarang, yaitu per 18 Oktober. Kami berharap dapat menyelesaikan hasil karya kami bersama dalam periode terakhir ini,” ujar, Rabu (20/3/2024).

“Komitmen kita adalah memastikan proses penyembelihan sesuai dengan prinsip halal. Oleh karena itu, RPU harus dimasukkan dalam ranperda sebagai langkah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi permintaan yang meningkat,” ujarnya, Rabu (20/3/2024).

“Yang tidak kalah penting bagaimana bisa berikan jaminan bahwa produk-produk yang dikonsumsi warga Samarinda adalah produk yang sudah bisa dijamin halal dan higienis,” ujarnya, Rabu (20/3/2024).

“ Misalnya nanti dari satu sektor menyampaikan dan dari sektor lain merasa ini beririsan. Nanti kita persilakan. Kita harap nanti dinamika yang muncul di forum ini akan membingkai peran ranperda yang akan kita susun pada kesempatan berikutnya,” jelas Abdul Rohim di Ruang Rapat Gabungan Lantai II DPRD Kota Samarinda.

“Kami akan mengundang teman-teman perusda untuk menyampaikan rencananya,” ujar Nidya di Gedung Utama B Kantor DPRD Provinsi Kaltim, Jumat (15/3/2024).

“Tadi disampaikan bahwa dari 17 subsektor ekonomi kreatif itu, Samarinda fokusnya di 4 subsektor. Ada kuliner, kriya, musik lagi satu lagi yaitu fesyen,” ungkap Fahruddin usai rapat.

“Penggunaan sumber daya alam, khususnya aliran sungai, memiliki potensi besar yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat,” ungkapnya baru-baru ini.

“Pendidikan pesantren harus mampu menciptakan insan generasi bangsa yang agamis, berwawasan kebangsaan yang baik. Makanya diperlukan fasilitas untuk menunjang hal tersebut,” ungkap Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bontang Adrofdita saat menyampaikan laporan Bapemperda di rapat paripurna, Senin (27/11/2023) malam.

“Peraturan itu antara lain Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Tahun 2022, Perda Perubahan APBD Tahun 2023, Pengesahan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2022, Perda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap dan Prekusor Narkotika,” terangnya.

“Karena 5 tahun mereka pernah vakum, maka kita harus berakselarasi,” ujar politikus Partai NasDem ini, Selasa (21/11/2023).