Insitekaltim, Samarinda – Pengelolaan limbah cair dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian serius Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda.
Meski sebagian besar pengelola telah melakukan pembenahan fasilitas pengolahan limbah, pengujian kualitas air buangan masih menjadi pekerjaan rumah untuk memastikan operasional dapur tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
Plt Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (P2KLH) DLH Kota Samarinda, Tri Ayu Wulandari mengatakan, dari pembinaan terhadap 57 SPPG, hampir seluruhnya telah menyampaikan progres perbaikan sarana dan prasarana pengolahan air limbah.
Pembenahan tersebut meliputi penyempurnaan instalasi hingga penambahan perangkap lemak (grease trap) untuk menyaring minyak dan lemak sebelum air limbah memasuki tahapan pengolahan berikutnya.
“Kalau secara perbaikan unit hampir seluruhnya sudah melaksanakan, hanya saja belum melakukan pengujian. Jadi, yang perlu dipastikan adalah apakah hasil pengolahannya sudah memenuhi baku mutu lingkungan,” Ungkap Ayu, Rabu, 11 November 2026.
Lebih lanjut, Ayu menjelaskan, sejumlah SPPG masih dalam proses penyempurnaan instalasi karena sebelumnya belum memiliki fasilitas pengolahan air limbah yang sesuai standar.
Setelah pembenahan selesai, pengelola perlu melakukan uji coba untuk memastikan setiap unit bekerja optimal. Menurutnya, hasil pengolahan dapat dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari waktu tinggal air limbah dalam instalasi, kebutuhan bakteri pengurai, hingga kemampuan perangkap lemak menyaring kandungan minyak.
“Instalasi yang baru dipasang tentu membutuhkan penyesuaian. Kalau hasil pengujiannya belum memenuhi baku mutu, berarti masih ada bagian dari sistem pengolahan yang harus diperbaiki,” Ucap Ayu.
Untuk memastikan proses pembenahan berjalan, DLH Samarinda terus berkoordinasi dengan koordinator wilayah tingkat kecamatan maupun kota.
Selain itu, Ayu menyebutkan, pengelola SPPG diberikan waktu uji coba sekitar dua bulan untuk mengevaluasi efektivitas instalasi sekaligus melakukan penyempurnaan apabila ditemukan kekurangan.
Namun, masa uji coba tersebut tetap harus diikuti pengujian kualitas air limbah sebagai bukti bahwa air buangan telah memenuhi ketentuan lingkungan.
“Kami berharap setelah masa uji coba, seluruh SPPG segera melakukan pengujian. Sebab, fasilitas yang sudah terpasang belum otomatis menjamin hasil pengolahan limbahnya memenuhi baku mutu,” Tegas Ayu.
Meski demikian, DLH memiliki kewenangan memberikan pembinaan dan rekomendasi teknis terkait pengelolaan lingkungan, tetapi tidak memiliki kewenangan menghentikan operasional SPPG.
Keputusan tersebut berada pada Badan Gizi Nasional (BGN) melalui koordinator kota dan koordinator provinsi. Karena itu, DLH mendorong seluruh pengelola segera menuntaskan pembenahan instalasi serta melakukan pengujian kualitas air limbah.
“Kami hanya bisa memberikan rekomendasi teknis, tetapi tidak bisa memutuskan untuk menghentikan SPPG. Kewenangan tersebut berada pada BGN,” pungkasnya. (ADV)
