Insitekaltim, Samarinda – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda memprioritaskan perbaikan sarana dan prasarana (sapras) sekolah di tengah kekurangan tenaga guru yang masih mencapai sekitar 500 orang.
Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Samarinda Mohammad Wahiduddin mengatakan, sapras menjadi hal yang perlu segera dibenahi agar proses pembelajaran di sekolah dapat berlangsung nyaman dan efektif.
Menurutnya, kebutuhan sapras dan tenaga guru sama-sama penting. Namun, ketika harus menentukan prioritas dalam kondisi anggaran yang terbatas, perbaikan fasilitas sekolah dinilai lebih memungkinkan untuk segera dilakukan.
“Ketika kemudian kita dituntut-tuntut memilih maka dalam waktu dekat sarana-prasarana itu memang perlu segera untuk diperbaiki,” ujar Wahid di Samarinda, Kamis, 13 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, pengadaan guru saat ini menghadapi kendala karena secara nasional masih terdapat moratorium. Selain itu, penambahan guru juga tidak hanya membutuhkan anggaran untuk pengadaan, tetapi berlanjut pada kebutuhan gaji, tunjangan serta berbagai fasilitas penunjang lainnya.
“Karena ketersediaan guru itu harus dibarengi dengan hal-hal lainnya. Ada efek dominonya,” jelasnya.
Wahid membenarkan Samarinda masih mengalami kekurangan sekitar 500 guru. Sementara pemenuhan melalui CPNS diperkirakan baru mampu menutup sebagian kebutuhan tersebut atau sekitar 200 formasi.
Ia menyebut, berapa pun jumlah guru yang nantinya dapat terpenuhi tetap akan dioptimalkan untuk mendukung pembelajaran. Di saat yang sama, Disdikbud juga akan terus berupaya memenuhi kebutuhan guru secara bertahap.
“Kalaupun nanti kekurangan guru ini diatasi baru separuh dari keperluan yang kita memang ajukan, maka apapun yang bisa terpenuhi ya kita optimalkan yang bisa terpenuhi,” tegasnya.
Untuk membantu mengatasi kekurangan tersebut, Disdikbud Samarinda mengajukan pengadaan Pegawai Jasa Layanan Perorangan (PJLP) untuk tenaga guru. Skema tersebut belum pernah diterapkan untuk guru dan ditargetkan dapat berjalan secepatnya.
“Kedepannya kita akan terapkan. Kita kan sudah mengajukan untuk pengadaan PJLP,” tuturnya.
Ia menegaskan, penerapan PJLP tetap harus memperhitungkan kemampuan anggaran daerah karena kebutuhan pendidikan tidak hanya mencakup guru.
“Kita juga tidak hanya berbicara tentang guru, tapi juga berbicara tentang tendik (tenaga kependidikan) yang harus difasilitasi juga. Dan berbagai persoalan pendidikan yang memang setiap tahun selalu bergulir,” terangnya.
Sementara itu, hasil kunjungan Komisi IV DPRD Kota Samarinda pada Rabu, 12 Agustus 2026 ke sekolah-sekolah turut memperlihatkan masih adanya sarana pendidikan yang membutuhkan penanganan.
Wahid menyampaikan kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya melihat langsung kondisi sekolah dan menentukan tindak lanjut perbaikannya.
Ia menambahkan, sejumlah sekolah yang dalam data pokok pendidikan (Dapodik) tercatat memiliki kendala juga ditemukan masih mengalami kerusakan yang perlu diperbaiki melalui revitalisasi.
“Dewan bisa melihat langsung bagaimana profil sekolah kita, keadaannya seperti apa dan nanti tindak lanjutnya, rencana tindak lanjutnya adalah berupa perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan di sekolah itu,” pungkasnya.
