Insitekaltim, Samarinda – Realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) hingga akhir September 2026 baru mencapai sekitar 70 persen. Capaian tersebut masih berada di bawah target penyerapan sebesar 75 persen yang ditetapkan pemerintah daerah.
Selain serapan anggaran, progres pekerjaan fisik juga masih berada di bawah angka tersebut. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyebut realisasi fisik sejauh ini baru berada di kisaran 57 persen.
Rudy menyampaikan angka tersebut usai briefing bersama seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kantor BPSDM Kaltim, Senin, 28 September 2026.
“Realisasi anggaran kita tadi hampir 70 persen, lebih kurang, walaupun target kita adalah 75 persen,” kata Rudy.
Selisih antara target dan capaian tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam briefing rutin yang diikuti Sekretaris Daerah Kaltim, para asisten, serta pimpinan OPD.
Pemerintah daerah masih mengejar penyerapan anggaran yang berjalan hingga penghujung tahun anggaran. Salah satu faktor yang disebut memengaruhi realisasi adalah proses APBD perubahan yang masih berjalan.
Selain itu, sejumlah kegiatan masih berada dalam tahapan administrasi, termasuk proses lelang atau tender proyek.
“Realisasi penyerapan anggarannya yang hari ini masih terus kita kejar karena di sini terbentur dengan satu adalah APBD perubahan. Kedua adalah dengan proses yang sementara berjalan, terutama proses dalam lelang ataupun tendernya dan yang lain-lainnya masih berproses secara administrasi,” ujarnya.
Jika dilihat dari progres pekerjaan di lapangan, capaian realisasi fisik bahkan masih lebih rendah dibandingkan serapan anggaran.
“Kurang lebih sekitar 57 persen realisasi fisiknya,” katanya.
Angka tersebut menunjukkan masih terdapat pekerjaan yang harus dikejar pemerintah provinsi dalam sisa waktu pelaksanaan APBD 2026. Terlebih, sebagian kegiatan masih berkaitan dengan proses pengadaan dan administrasi.
Meski mengejar target serapan, Rudy menekankan agar anggaran yang telah dialokasikan tidak berhenti pada pencatatan realisasi belanja. Ukuran penting dari pelaksanaan APBD adalah manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.
“Yang terpenting hari ini bahwa bagaimana seluruh anggaran-anggaran ini bisa dirasakan langsung manfaatnya kepada seluruh masyarakat Kaltim. Itu hal yang paling mandatori di situ,” tegasnya.
