Insitekaltim, Samarinda – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur Muhammad Samsun mengkritik ketidakhadiran Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim dalam dua rapat paripurna penting yang digelar DPRD pada Senin 14 Juli 2025.
Menurutnya, absennya kedua pimpinan daerah itu dapat memperlemah sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam membahas agenda strategis pembangunan daerah.
“Sebenarnya idealnya, gubernur dan wakil gubernur hadir dalam agenda penting seperti ini,” ucap Samsun.
“Tapi ya kita maklumi, wakil gubernur juga punya banyak agenda kerakyatan,” tambahnya.
Dua paripurna yang digelar di Gedung Utama B DPRD Kaltim tersebut adalah Paripurna ke-23 dan ke-24. Paripurna ke-23 membahas penyampaian pendapat Gubernur terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Sementara Paripurna ke-24 membahas finalisasi perubahan Kamus Usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk dimasukkan ke dalam RKPD 2025 serta sambutan dari Gubernur.
Yang disayangkan, kata Samsun, bukan hanya absennya gubernur dan wakil gubernur, tetapi juga tidak adanya pejabat struktural tinggi yang mewakili secara resmi.
“Seyogianya yang mewakili minimal adalah pejabat struktural. Kan masih ada asisten, Sekda juga ada. Ada asisten I, II, III, dan lainnya. Masa iya, yang hadir hanya tenaga ahli,” katanya.
Samsun mengingatkan forum paripurna DPRD merupakan ruang pengambilan keputusan strategis yang membutuhkan kehadiran formal dari unsur pemerintah provinsi. Keterwakilan pejabat eselon tinggi sangat penting untuk menjaga komunikasi politik yang sehat.
Ia menilai pola ketidakhadiran seperti ini harus menjadi perhatian, karena bisa menimbulkan kesan seolah pemerintah provinsi tidak serius dalam menjalin kemitraan kebijakan dengan DPRD.
Rapat-rapat paripurna itu sendiri berjalan dengan agenda tetap dan tetap melibatkan penyampaian dokumen dari pihak eksekutif. Namun, ketiadaan pejabat utama dalam forum resmi memunculkan reaksi dari kalangan legislatif yang merasa tidak diberi ruang komunikasi yang setara.
Samsun berharap ke depan, pemerintah provinsi bisa menunjukkan komitmen lebih kuat dalam setiap forum resmi, termasuk dengan menghadirkan pejabat tinggi secara langsung jika kepala daerah berhalangan hadir.
“Ini soal etika pemerintahan dan kemitraan, bukan sekadar absen atau tidak,” pungkasnya.
