Insitekaltim,Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur saat ini tengah memusatkan perhatian pada upaya agar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy dapat segera beroperasi. Namun menghadapi kendala, yaitu minimnya minat dari pengusaha untuk bergabung ke KEK Maloy.
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutai Timur Nora Ramadhani mengindikasikan bahwa kendala ini bisa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pertimbangan lain yang terkait dengan struktur kelembagaan di KEK Maloy.
Nora Ramadhani menjelaskan bahwa DPMPTSP Kutai Timur tengah mengajukan rancangan peraturan daerah yang saat ini sedang dibahas bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Kami sedang mengajukan rancangan peraturan daerah. Sekarang polanya ada di Bappeda sedang dibahas bersama DPRD tentang pemberian insentif dan kemudahan kepada pelaku usaha di bagian KEK Maloy,” ungkap Nora Ramadhani, di Graha Expo Bukit Pelangi, Sangatta, Selasa (24/10/2023).
Rencana tersebut bertujuan untuk memberikan insentif dan kemudahan kepada pelaku usaha yang ingin beroperasi di KEK Maloy, termasuk kemudahan pajak hingga 100 persen.
“Ini adalah langkah yang diambil sesuai arahan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur,” kata Nora Ramadhani.
Selain upaya hukum, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga tengah memusatkan perhatian pada sosialisasi yang lebih efektif dan mengundang pelaku usaha, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk berinvestasi dan beroperasi di KEK Maloy.
Ini sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur, yang berkomitmen untuk menghilirisasi produk lokal. Sebagai contoh, kelapa sawit akan diolah menjadi berbagai produk turunan seperti minyak goreng, sabun, margarin, dan berbagai produk lainnya.
Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Kabupaten Kutai Timur untuk meningkatkan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan peluang bagi para pelaku usaha yang ingin berkontribusi dalam pengembangan ekonomi daerah.
