Insitekaltim, Samarinda – Keberadaan aktivitas tambang di Kecamatan Palaran kembali menjadi isu panas belakangan ini. DPRD Kota Samarinda mendesak pemerintah bertindak tegas terhadap operasional tambang yang diduga ilegal dan merugikan masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Anhar menekankan bahwa tambang yang melanggar aturan harus segera dihentikan.
Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan inspektur pertambangan turun tangan untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai regulasi.
“Kami mendesak pemerintah menindak tegas tambang yang melanggar. Jika ada yang beroperasi di luar izin, harus segera ditutup dan reklamasi dilakukan,” ujarnya, Jumat, 14 Februari 2025.
Anhar menyoroti dua persoalan utama terkait tambang di Palaran. Pertama, adanya ekspansi pertambangan yang melebihi izin yang diberikan. Ia menilai seharusnya kawasan tersebut difokuskan untuk pengembangan industri dan permukiman, bukan justru diperluas untuk aktivitas tambang.
“Seharusnya groundbreaking Pelabuhan Multipurpose Palaran menjadi langkah awal pengembangan kawasan industri, bukan malah membuka celah bagi pertambangan yang semakin luas,” tegasnya.
Kedua, Anhar juga menyoroti rencana penghentian aktivitas tambang di Samarinda pada 2026. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus berkomitmen untuk tidak memperpanjang izin tambang setelah tenggat waktu tersebut.
“Kami meminta pemerintah pusat untuk mencabut seluruh izin tambang yang masih tersisa setelah 2026. Pemkot dan Pemprov Kaltim harus memastikan tidak ada lagi aktivitas pertambangan yang merusak tata ruang kota,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menerima laporan dari masyarakat bahwa ada perusahaan tambang yang masih beroperasi di atas lahan warga tanpa menyelesaikan kewajiban pembebasan lahan.
“Ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan akibat perusahaan yang abai terhadap hak-hak pemilik lahan,” tutupnya.
Terakhir, politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa pengawasan terhadap tambang di Palaran harus diperketat agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan.
