Insitekaltim,Samarinda – Ibu Kota Nusantara (IKN), proyek ambisius yang digagas sebagai simbol baru Indonesia, kini menghadapi tantangan yang bisa menghambat kelangsungannya. Penurunan drastis alokasi anggaran untuk tahun 2025, dari Rp42,5 triliun di tahun 2024 menjadi hanya Rp143 miliar menimbulkan kekhawatiran serius mengenai masa depan proyek ini. Dengan dana yang sangat minim, banyak pihak mulai meragukan kemampuan pemerintah dalam mewujudkan visi besar ini tepat waktu.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Muhammad Samsun adalah salah satu pihak yang tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya terhadap penurunan drastis anggaran ini. Dalam keterangannya pada Rabu (21/8/2024), Samsun menjelaskan bahwa dengan anggaran yang terbatas, pembangunan infrastruktur di IKN akan sangat terbatas.
“Dengan Rp143 miliar, kita hanya bisa membangun jalan sepanjang 1,4 kilometer dengan lebar 6 meter,” kata Samsun, menggarisbawahi betapa kecilnya anggaran tersebut untuk ukuran proyek sebesar IKN.
Meski ada kekhawatiran, Samsun menegaskan bahwa tanggung jawab atas kelangsungan pembangunan IKN sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat, sehingga kota-kota penyangga di Kalimantan Timur tidak akan terbebani oleh penurunan anggaran ini.
“Secara regulasi, beban ini sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Daerah tidak memiliki kewenangan untuk menanggungnya,” jelasnya.
Samsun juga menaruh harapan besar pada presiden baru yang akan menjabat pada 2024. Dia berharap presiden baru dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan IKN dan mempercepat proses yang selama ini berjalan. “Harapannya, presiden baru dapat membawa perubahan positif dan mempercepat pembangunan ini,” katanya.
Penurunan anggaran yang signifikan ini ternyata bukan tanpa alasan. Berdasarkan Buku Nota Keuangan RAPBN 2025, total anggaran yang dialokasikan untuk keberlanjutan pembangunan IKN hanya mencapai Rp143,1 miliar. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan bahwa anggaran tersebut (Rp143,1 miliar) hanya mencakup penyelesaian proyek-proyek kementerian dan lembaga (K/L) yang sudah ada di IKN.
Lebih lanjut, Suharso mengungkapkan bahwa jumlah tersebut terbilang kecil karena Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) belum mengajukan kebutuhan anggaran mereka untuk tahun depan. “Anggaran Rp143,1 miliar ini karena OIKN belum mengajukan usulan mereka,” ungkap Suharso.
Dengan anggaran yang sangat minim, keberlanjutan pembangunan IKN di tahun 2025 tampaknya akan sangat bergantung pada langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah pusat, terutama di bawah kepemimpinan presiden yang baru. Jika pemerintah pusat mampu merumuskan strategi yang tepat dan OIKN segera mengajukan usulan anggaran yang lebih komprehensif, maka pembangunan IKN mungkin masih bisa berjalan sesuai rencana.
Namun, jika tidak, proyek besar yang digadang-gadang menjadi simbol kemajuan Indonesia ini bisa terancam terhenti di tengah jalan, meninggalkan banyak pekerjaan yang belum terselesaikan dan cita-cita yang belum terwujud.
