Insitekaltim, Samarinda – Kepastian mengenai siapa yang akan memimpin Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menjadi tanda tanya.
Pemerintah pusat kabarnya merencanakan format upacara paralel di dua lokasi, yakni di IKN dan DKI Jakarta, namun pembagian kehadiran antara Presiden dan Wakil Presiden belum diputuskan secara final.
Ketua DPC Gerindra Samarinda Helmi Abdullah mengonfirmasi adanya rencana pelaksanaan di dua lokasi tersebut. Meski begitu, pihak daerah hingga kini belum menerima informasi pasti mengenai kehadiran Kepala Negara di Kaltim.
“Yang jelas pelaksanaan 17 Agustus di IKN tetap ada. Cuma yang hadir sampai saat ini saya belum tahu apakah Presiden atau Wakil Presiden yang jelas informasinya di IKN juga ada, di Jakarta juga ada,” kata Helmi Kamis, 16 Juli 2026.
Di tengah ketidakpastian protokoler tersebut, Helmi memberikan catatan kritis mengenai pentingnya pelibatan masyarakat lokal Kaltim khususnya Samarinda sebagai kota penyangga.
Ia mengingatkan agar agenda nasional di IKN tidak mengabaikan peran aktif warga setempat. Helmi meminta panitia penyelenggara dari pusat memberikan ruang yang cukup bagi berbagai komunitas daerah untuk terlibat langsung dalam momentum bersejarah tersebut.
“Sebenarnya harapan saya ketika nanti IKN, nanti pelaksanaan acara tentunya melibatkan warga Kalimantan Timur. Artinya itu yang memang punya kompeten, semua komunitas yang ada di Samarinda ini diberi kesempatan mungkin untuk hadir atau dilibatkan untuk terlibat dalam itu. Itu harapan kita,” ujarnya.
Selain keterlibatan masyarakat sipil, Helmi juga menekankan pentingnya kehadiran unsur pimpinan daerah (Forkopimda) se-Kalimantan Timur dalam jajaran undangan upacara di IKN. Keterwakilan tokoh daerah dinilai krusial untuk membangun rasa kepemilikan dan kebanggaan terhadap proyek strategis nasional tersebut.
“Iya, harapan kita semua lah nanti itu (unsur pimpinan daerah) bisa mewakili. Jadi, ada kebanggaan,” tambah Helmi.
Mengenai harapan agar Presiden hadir langsung memimpin upacara di IKN, Ketua DPRD Samarinda ini memilih bersikap realistis. Mengingat padatnya agenda dan masa transisi pemerintahan, ia menyerahkan keputusan teknis sepenuhnya kepada panitia pusat di Jakarta.
“Iya, sebenarnya kita berharap Pak Presiden, cuman kita tahu kesibukan beliau cukup luar biasa. Ya, kita kembalikan lagi kepada panitia yang mempersiapkan,” pungkasnya.
