Insitekaltim, Samarinda – Di tengah situasi ekonomi yang dinilai belum sepenuhnya pulih, DPRD Kalimantan Timur menyoroti pentingnya langkah konkret dalam menciptakan lapangan kerja. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menilai penanggulangan kemiskinan tidak cukup jika hanya mengandalkan bantuan sosial.
Menurutnya, kesejahteraan masyarakat justru akan lebih efektif jika ditopang oleh produktivitas. Ia menilai masih banyak kebijakan yang terlalu fokus pada pemberian bansos, padahal sebagian besar masyarakat justru mengharapkan akses pekerjaan yang stabil dan berkelanjutan.
“Kalau pemerintah ingin menekan kemiskinan, langkah paling masuk akal adalah membuka peluang kerja. Itu kebutuhan dasar,” ujarnya, Senin, 19 Mei 2025.
Andi melihat masih banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang belum terfasilitasi secara maksimal, mulai dari izin usaha, permodalan, hingga pelatihan keterampilan. Padahal sektor UMKM telah terbukti menjadi penyangga ekonomi, bahkan saat krisis.
Ia juga menyampaikan keresahannya terhadap narasi pertumbuhan ekonomi yang dianggap tidak sejalan dengan realitas warga. Di saat pemerintah pusat menyebut ekonomi stabil, banyak masyarakat justru kehilangan pekerjaan dan kesulitan memenuhi kebutuhan harian.
“Ekonomi katanya tumbuh, tapi pengangguran tetap tinggi. UMKM jalan di tempat. Ini perlu dievaluasi secara menyeluruh,” katanya.
DPRD Kaltim, lanjut Andi, mendorong agar pemerintah provinsi merancang kebijakan yang lebih proaktif. Salah satunya dengan memperluas program pelatihan keterampilan kerja dan pendampingan wirausaha berbasis komunitas.
Ia menegaskan bukan hanya dana yang diperlukan, melainkan juga strategi lintas sektor dan keberanian dalam menyederhanakan prosedur birokrasi.
“Banyak pelaku usaha yang terhambat di urusan teknis, seperti sulitnya mengakses kredit usaha atau rumitnya izin. Kalau itu bisa disederhanakan, akan muncul efek berganda yang menguntungkan masyarakat,” imbuhnya.
Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara, peluang untuk menciptakan ekosistem ekonomi baru seharusnya menjadi fokus bersama.
Andi berharap, pemerintah tak sekadar memfasilitasi investor besar, tapi juga memberdayakan pelaku usaha lokal agar tidak tertinggal dalam proses pembangunan.
“Ini momentum emas. Tapi harus adil. Pemerintah tidak boleh hanya memihak pada proyek besar. Warga lokal juga harus dibantu untuk naik kelas,” ujarnya.
Andi juga mendesak agar kebijakan pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada simbol dan program populis semata. Menurutnya, yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah akses untuk hidup mandiri dan bermartabat.
