Insitekaltim, Samarinda – Program Gratispol pendidikan gratis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berjalan dan telah dirasakan puluhan ribu mahasiswa.
Hingga tahap III penyaluran, bantuan pendidikan tersebut telah menjangkau 63.603 mahasiswa dengan total anggaran mencapai Rp288,5 miliar. Bahkan, Pemprov Kaltim menyiapkan anggaran sekitar Rp1,3 triliun untuk memperluas manfaat program pada tahun 2026.
Di tengah capaian tersebut Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Syahariah Mas’ud mengingatkan bahwa keberhasilan Gratispol tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang disiapkan pemerintah, tetapi juga oleh kesiapan kampus dalam menyampaikan informasi dan memberikan kepastian kepada mahasiswa.
Berbagai keluhan yang muncul selama pelaksanaan program perlu dilihat secara objektif agar akar persoalan dapat ditemukan dan diperbaiki bersama.
“Kita tentu mengapresiasi kritik dan masukan dari mahasiswa. Tetapi di saat yang sama, kita juga perlu melihat secara jernih di mana letak persoalan sebenarnya. Jangan sampai program yang sudah disiapkan dengan baik justru tersandung pada hal-hal yang seharusnya bisa diselesaikan di tingkat pelaksana,” ujarnya.
Syahariah menyoroti masih adanya anggaran sekitar Rp2,1 miliar yang tidak terserap karena sejumlah mahasiswa tidak melakukan pendaftaran.
Kondisi tersebut menjadi catatan penting bahwa persoalan tidak selalu berada pada ketersediaan anggaran, melainkan juga pada penyampaian informasi dan kesiapan administrasi.
“Kadang kita terlalu fokus membahas anggaran yang belum cair, tetapi lupa bertanya mengapa ada anggaran yang sudah tersedia justru tidak sempat diakses. Ini menjadi pengingat bahwa informasi ternyata tidak selalu bergerak secepat pemberitaan yang beredar di media sosial,” katanya.
Ia juga menyinggung polemik penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang sempat memunculkan kebingungan di kalangan mahasiswa.
Dalam pandangannya, kampus seharusnya menjadi sumber informasi utama yang mampu memberikan penjelasan dan kepastian kepada mahasiswa ketika kebijakan baru diterapkan.
“Mahasiswa datang ke kampus untuk mendapatkan pendidikan dan kepastian layanan. Karena itu, ketika muncul kebijakan baru, kemampuan menerjemahkan regulasi menjadi informasi yang mudah dipahami menjadi sangat penting. Jangan sampai mahasiswa lebih cepat mengetahui informasi dari grup percakapan dibandingkan dari institusinya sendiri,” tegasnya.
Selain itu, kasus mahasiswa yang sempat dinyatakan lolos program namun kemudian dibatalkan karena tidak memenuhi syarat tertentu menunjukkan pentingnya proses verifikasi yang lebih cermat sejak awal.
“Aturan itu sebenarnya tidak lahir kemarin sore. Karena itu semakin awal dilakukan penyaringan dan penjelasan, semakin kecil pula potensi munculnya kekecewaan di kemudian hari. Harapan mahasiswa adalah sesuatu yang perlu dijaga, jangan sampai tumbuh terlalu tinggi sebelum seluruh syarat benar-benar dipastikan,” ujarnya.
Persoalan lain yang turut mendapat sorotan adalah syarat domisili yang sempat menjadi polemik di kalangan mahasiswa. Menurut Syahariah, masih terdapat ruang perbaikan dalam penyampaian informasi agar masyarakat memahami ketentuan program secara utuh sejak awal.
“Sering kali yang dipersoalkan adalah hasil akhirnya, padahal persoalannya berada di tahap awal, yakni pemahaman terhadap syarat dan ketentuan. Mungkin kita perlu memastikan bahwa informasi penting tidak hanya diumumkan, tetapi juga benar-benar dipahami,” katanya.
Meski begitu, berbagai dinamika tersebut tidak boleh mengaburkan tujuan utama Gratispol, yakni membuka akses pendidikan tinggi seluas-luasnya bagi masyarakat Kaltim.
“Program ini masih sangat muda, tetapi capaian manfaatnya sudah sangat besar. Yang diperlukan sekarang bukan saling menyalahkan, melainkan kesediaan semua pihak untuk mengevaluasi diri. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran, mahasiswa sudah menunjukkan antusiasme, sehingga tentu akan lebih baik apabila seluruh ekosistem pendidikan dapat bergerak dengan ritme yang sama,” tuturnya.
Syahariah menambahkan, ukuran keberhasilan Gratispol nantinya bukan hanya besarnya dana yang tersalurkan, melainkan juga kemampuan seluruh pihak memastikan tidak ada mahasiswa yang tertinggal hanya karena informasi terlambat, data yang kurang akurat, atau koordinasi yang belum berjalan optimal.
“Jangan sampai ada mahasiswa yang kehilangan kesempatan hanya karena persoalan administrasi dan komunikasi. Program ini harus benar-benar hadir untuk membantu mahasiswa mencapai pendidikan yang lebih baik,” pungkasnya.
