Insitekaltim, Samarinda – Sebanyak 1.040 mahasiswa dari tiga perguruan tinggi di Kabupaten Berau mulai merasakan manfaat Program Gratispol. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyalurkan bantuan pendidikan senilai Rp4,49 miliar sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan, bantuan pendidikan melalui Program Gratispol bukan sekadar untuk membiayai kuliah mahasiswa, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam menyiapkan generasi yang akan menentukan masa depan Kaltim.
“Ini bukan sekadar membayar biaya kuliah, tetapi investasi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang akan menentukan masa depan Kalimantan Timur,” ujarnya saat menyerahkan Gratispol Pendidikan secara simbolis di Auditorium Kampus I Universitas Muhammadiyah Berau, Kamis, 23 Juli 2026.
Ia meminta para mahasiswa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sungguh-sungguh, terus meningkatkan kemampuan akademik, menguasai teknologi, serta membangun karakter agar mampu bersaing di masa depan.
Harum berharap lulusan perguruan tinggi tidak hanya mencari peluang karier di luar daerah, tetapi kembali mengabdikan ilmu dan kemampuannya untuk membangun Kabupaten Berau maupun Kaltim.
Adapun penerima bantuan terdiri atas 185 mahasiswa Politeknik Sinar Mas Berau Coal dengan total bantuan Rp925 juta, 108 mahasiswa STIT Tanjung Redeb sebesar Rp537,55 juta, serta 747 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Berau yang menerima bantuan senilai Rp3,035 miliar.
Selain menyasar mahasiswa, Pemprov Kaltim turut menyalurkan insentif kepada tenaga pendidik di Kabupaten Berau. Sebanyak 921 guru TK/KB/RA/TPA, 360 guru SD/MI, dan 409 guru SMP/MTs menerima insentif sebesar Rp500 ribu per bulan selama enam bulan.
Perhatian juga diberikan kepada penjaga rumah ibadah. Sebanyak 360 orang menerima insentif, terdiri atas 209 penjaga rumah ibadah Islam, 124 Kristen, 23 Katolik, dua Hindu, dan dua Buddha.
Gubernur menambahkan, seluruh kebijakan tersebut merupakan bagian dari semangat Program Gratispol yang tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga memperkuat kualitas pelayanan publik serta kehidupan sosial masyarakat melalui kebijakan yang inklusif dan merata.
