Close Menu
insitekaltim.com

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    Andi Harun Tegaskan Samarinda Mampu Bayar Tapi Secara Hukum Tidak Benar

    April 14, 2026

    DPRD Samarinda dan Bontang Bahas Strategi Tingkatkan Pendapatan di Tengah Tekanan Fiskal

    April 14, 2026

    Kasus Pelecehan Tak Kunjung Reda, Disdikbud Kaltim Singgung Kegagalan Pengawasan Sekolah

    April 14, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    Facebook X (Twitter) Instagram
    insitekaltim.cominsitekaltim.com
    • Pendidikan
    • Ekonomi
    • Politik
    • Hukum
    • Tokoh
    • ADVETORIAL
      • Diskominfo Kaltim
      • Diskominfo Kutim
      • DPRD Bontang
      • DPRD Kaltim
      • DPRD Kutim
      • DPRD Samarinda
      • Kemenkum Kaltim
    insitekaltim.com
    Home»Daerah»UN Resmi Dihapus, Sekretaris PGRI Kaltim: Di Dunia Pendidikan, Tidak Bisa Dilakukan Kebijakan ‘Serta-Merta’
    Daerah

    UN Resmi Dihapus, Sekretaris PGRI Kaltim: Di Dunia Pendidikan, Tidak Bisa Dilakukan Kebijakan ‘Serta-Merta’

    AdminBy AdminDesember 21, 201902 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    Reporter: Nada – Editor: Redaksi
    Insitekaltim, Samarinda – Ujian Nasional (UN) akan dihapus dan diganti menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter mulai 2021. Selain itu, Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) juga akan diganti.
    Hal ini disampaikan langsung oleh Mendikbud Nadiem Makarim saat rapat koordinasi bersama dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesiadi Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).
    Menanggapi itu, Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia H. Musyahrim memberikan komentar.
    “UN salah satu ukuran untuk menilai kompetensi peserta didik. Bagaimana mungkin, jika tidak ada UN kita bisa mengetahui ukuran siswa? Misalnya, anak di Mahulu mendapatkan nilai 8 menurut evaluasi dari guru di sana. Di Samarinda, salah satu mendapatkan 7. Standarnya bagaimana? Apa sama dengan yang di Jakarta, kalau sama tidak apa-apa,” ungkap Musyahrim.
    Untuk pengganti UN, Musyahrim menyatakan bahwa hal tersebut sama namun namanya saja yang berbeda.
    “Tentu sama-sama ujian. UN masih perlu kok, untuk mengukur kemampuan siswa secara nasional. Daerah kita berbeda-beda dan memiliki ukuran serta kepentingan masing-masing,” katanya.
    Ia menegaskan, kebijakan tersebut masih belum bisa memberikan impact.
    “Dengan UN kita bisa memiliki evaluasi, kita bisa tahu kenapa nilai siswa menurun dan lainnya,” tuturnya.
    Ia menyampaikan, jika ingin mencari pengganti UN, harus melakukan kajian lebih dalam.
    “Perlu dicatat, di dunia pendidikan tidak bisa dilakukan kebijakan ‘serta-merta’. Harus dilakukan evaluasi mendalam, jangan berdasarkan parsial. Tentu berbeda, kalau bangun Jembatan Mahakam, terlihat hasilnya tahun depan. Untuk pendidikan, perlu waktu 20 tahun baru bisa melihat hasilnya,” tutupnya.

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Admin

    Related Posts

    BEM Polnes Bongkar Persoalan Pendidikan Kaltim, Desak Sinkronisasi Kebijakan

    April 14, 2026

    Gratispol Diklaim Berdampak Nyata, Gubernur Kaltim Dorong Mahasiswa Jadi Pencipta Kerja

    April 14, 2026

    Disdikbud Kaltim Targetkan 2027 Tak Ada Sekolah Rusak, Kekurangan Guru Produktif Jadi Sorotan

    April 14, 2026

    Sekolah Gratis Belum Menjawab Masalah, Disdikbud Kaltim Soroti Anak Putus Sekolah dan Rendahnya Kualitas Pendidikan

    April 14, 2026

    Pelatihan Jurnalistik Polnes Tak Sekadar Dasar, Fokus Cetak Jurnalis Siap Terjun

    April 12, 2026

    Polnes Berjaya di Kancah Nasional, Dua Tim Sabet Penghargaan Bergengsi

    April 12, 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    @insitekaltim_
    Don't Miss

    Andi Harun Tegaskan Samarinda Mampu Bayar Tapi Secara Hukum Tidak Benar

    Andika SaputraApril 14, 2026

    Insitekaltim, Samarinda – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam…

    DPRD Samarinda dan Bontang Bahas Strategi Tingkatkan Pendapatan di Tengah Tekanan Fiskal

    April 14, 2026

    Kasus Pelecehan Tak Kunjung Reda, Disdikbud Kaltim Singgung Kegagalan Pengawasan Sekolah

    April 14, 2026

    DBH Sawit Samarinda Menurun, Bapenda Soroti Ketergantungan pada Kebijakan Pusat

    April 14, 2026

    BEM Polnes Bongkar Persoalan Pendidikan Kaltim, Desak Sinkronisasi Kebijakan

    April 14, 2026
    1 2 3 … 3,056 Next
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    © 2026 InsiteKaltim.com

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.