Insitekaltim, Samarinda – Ambisi menjadikan Penajam Paser Utara (PPU) sebagai wilayah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai harus diimbangi dengan kesiapan sektor pendidikan.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Syahariah Mas’ud mengingatkan, pembangunan fisik IKN tidak boleh mengesampingkan pembangunan kualitas manusia yang akan menjadi penggerak utama kawasan tersebut di masa depan.
Persoalan pendidikan yang terjadi saat ini perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi memengaruhi kualitas pembelajaran dan kesiapan daerah menghadapi pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.
“Jangan sampai kita terlalu fokus membangun gedung, jalan, dan kawasan baru, tetapi lupa menyiapkan guru yang akan mendidik generasi yang hidup dan bekerja di dalamnya. Akan menjadi ironi apabila pusat peradaban baru Indonesia dibangun di atas fondasi pendidikan yang belum sepenuhnya siap,” kata Syahariah.
Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di PPU mencapai sekitar 2.448 orang. Namun, dalam periode 2025 hingga 2026, daerah tersebut diperkirakan kehilangan antara 78 hingga 100 guru karena memasuki masa pensiun.
Di saat yang sama, sebanyak 241 guru honorer terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi ini dinilai dapat memperbesar kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah jika tidak segera diantisipasi melalui kebijakan yang tepat.
Syahariah menilai persoalan tersebut bukan sekadar masalah administrasi kepegawaian, melainkan menyangkut kualitas pendidikan yang akan menentukan masa depan daerah.
“Bagaimana kita ingin mencetak generasi emas IKN jika masih ada sekolah yang kekurangan guru? Bagaimana kita ingin berbicara tentang daya saing global jika kebutuhan dasar pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi? Persoalan ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Selain persoalan jumlah tenaga pendidik, ia juga menyoroti kebutuhan peningkatan kompetensi guru, perkembangan dunia pendidikan saat ini menuntut guru mampu beradaptasi dengan teknologi dan metode pembelajaran baru, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan dan pembelajaran berbasis digital.
Namun hingga kini, pelatihan yang mendukung kemampuan tersebut dinilai belum menjangkau seluruh tenaga pendidik di PPU.
Di sisi lain, distribusi guru juga masih menjadi pekerjaan rumah. Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Sepaku sebagai kawasan inti IKN terus meningkat, sementara sejumlah wilayah lain seperti Waru dan Babulu masih menghadapi persoalan pemerataan tenaga pendidik.
Ketimpangan tersebut kata Syahariah dapat berdampak pada kualitas layanan pendidikan antarwilayah apabila tidak segera dibenahi.
Sebagai langkah solusi, DPRD Kaltim mendorong pemerintah daerah dan pemerintah pusat menyusun strategi jangka panjang yang terintegrasi dengan arah pembangunan IKN.
Langkah itu mencakup percepatan sertifikasi guru, penambahan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pemberian insentif bagi guru di daerah terpencil, serta penyusunan peta kebutuhan guru berbasis data yang diperbarui secara berkala.
“Pertumbuhan kawasan IKN akan membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan layanan pendidikan. Karena itu, perencanaan guru, sekolah, dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik harus dipersiapkan dari sekarang, bukan setelah persoalan muncul,” terangnya.
Keberhasilan pembangunan IKN pada akhirnya tidak hanya diukur dari kemegahan infrastruktur yang dibangun, melainkan juga dari kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan.
“Guru adalah fondasi pembangunan daerah. Jika kita ingin IKN menjadi simbol kemajuan Indonesia, maka investasi terbesar yang harus kita lakukan hari ini adalah memastikan para guru mendapatkan dukungan, perlindungan, penghargaan, dan kesempatan berkembang yang memadai. Jangan bangun kota masa depan dengan pendidikan yang tertinggal,” tukas Syahariah.
