Insitekaltim, Samarinda – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa Kalimantan Timur (Kaltim) Syafruddin menyoroti kondisi keuangan negara dan daerah yang dinilainya tidak dalam keadaan baik-baik saja, pentingnya penguatan fungsi pengawasan terhadap kebijakan anggaran agar belanja pemerintah benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
Ia menyampaikan, anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp3.800 triliun, sementara pendapatan negara secara riil hanya berada di kisaran Rp3.200 triliun. Kondisi tersebut menyebabkan defisit anggaran sekitar Rp600 triliun yang berpotensi ditutup melalui penambahan utang negara.
“Utang negara kita hari ini sudah di kisaran Rp9.000 triliun. Ironisnya, sekitar 43 persen APBN dialokasikan untuk membayar pokok dan bunga utang. Ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi nasional tidak sedang baik-baik saja,” ujarnya Senin, 2 Maret 2026.
Dalam konteks daerah, ia menyoroti polemik belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) khususnya pengadaan mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar serta pengadaan kendaraan pimpinan DPRD dengan nilai miliaran rupiah.
Menurutnya, belanja tersebut tidak mencerminkan skala prioritas di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Pengadaan mobil dinas itu bukan belanja prioritas, apalagi saat rakyat masih membutuhkan perhatian pada sektor-sektor dasar. Ini yang harus dikoreksi,” tegasnya.
Lanjtuna, DPW PKB Kaltim telah menginstruksikan seluruh kader PKB terutama yang berada di lembaga legislatif, agar lebih cermat dan serius dalam membahas APBN maupun APBD. Ia menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam setiap rincian belanja pemerintah.
“Uang yang dibelanjakan itu uang rakyat, hasil pajak rakyat. Tidak boleh ada satu rupiah pun yang ditutup-tutupi. DPRD harus memeriksa satu per satu pos belanja pemerintah,” katanya.
Ia juga mempertanyakan mekanisme pengembalian anggaran pengadaan mobil dinas yang telah terlanjur direalisasikan dalam APBD Perubahan. Menurutnya, pemerintah daerah harus menjelaskan secara terbuka skema pengembalian tersebut agar tidak menimbulkan kebingungan publik.
“Kalau sudah direalisasikan dan barangnya sudah digunakan, skema pengembaliannya seperti apa? Ini yang harus dijelaskan secara transparan agar tidak merusak kepercayaan masyarakat,” ucap Syafruddin.
Menutup pernyataannya, Syafruddin mengajak seluruh kader PKB di Kalimantan Timur untuk memperkuat barisan dan meningkatkan kerja-kerja pelayanan kepada masyarakat menjelang Pemilu mendatang.
“Waktu menuju pemilu tidak panjang. PKB harus hadir lebih dekat dengan rakyat, memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi dan kebijakan anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan publik,” pungkasnya.
