Insitekaltim, Samarinda – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda Ismed Kusasih mengatakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memilih Kota Samarinda sebagai lokus supervisi dan analisis pelaksanaan salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, yakni program HIV. Pemilihan tersebut didasarkan pada tingginya capaian SPM HIV Kota Samarinda yang mencapai 99,8 persen pada 2025.
“Kenapa mereka datang ke Samarinda? karena capaian SPM kita untuk program HIV pada 2025 mencapai 99,8 persen atau hampir 100 persen. Di saat keterbatasan anggaran, dengan anggaran yang tidak terlalu besar tetapi capaiannya baik, itu yang menjadi salah satu alasan mereka datang ke Kota Samarinda,” ujarnya di Kantor Dinkes Samarinda, Jalan Milono, Selasa, 21 Juli 2026.
Ismed menjelaskan, tim dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes datang untuk melakukan supervisi dan analisis pelaksanaan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni program HIV, sekaligus melihat strategi yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Ia menuturkan, HIV merupakan satu dari 12 indikator Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan yang menjadi fokus evaluasi. Dalam supervisi tersebut, Kemenkes meninjau pelaksanaan skrining sebagai upaya deteksi dini terhadap kasus HIV.
“Dari target tahun lalu sekitar 59 ribu orang, kita berhasil melakukan skrining hingga 99,2 persen. Prinsip di bidang kesehatan, semakin banyak kita melakukan skrining, semakin cepat kasus ditemukan, semakin cepat diobati, sehingga risiko kematian juga dapat ditekan,” tuturnya.
Ismed menyebut keberhasilan tersebut dicapai melalui delapan langkah pengendalian HIV yang dijalankan sejak 2025 dan dilanjutkan pada 2026. Menurutnya, upaya pengendalian HIV tidak dapat dilakukan hanya oleh tenaga kesehatan, tetapi membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.
Hingga Mei 2026, cakupan skrining HIV di Samarinda telah mencapai sekitar 45 persen dari target tahunan. Dari sekitar 19 ribu orang yang telah menjalani skrining, ditemukan lebih dari 180 orang terdiagnosis HIV. Sekitar 140 orang di antaranya telah menjalani pengobatan.
Ia memastikan pengobatan HIV diberikan secara gratis di fasilitas kesehatan pemerintah maupun fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan pemerintah. Selain itu, identitas pasien juga dijamin kerahasiaannya.
Meski capaian skrining terus meningkat, Ismed menyampaikan stigma terhadap HIV masih menjadi tantangan terbesar dalam upaya pengendalian penyakit tersebut.
“Yang harus dijauhi itu penyakitnya, bukan orangnya. Semakin cepat diperiksa dan diobati, peluang untuk hidup sehat juga semakin besar. Karena itu stigma harus terus kita hilangkan agar masyarakat tidak takut melakukan skrining,” tutupnya.
