Insitekaltim,Bontang – Anggota DPRD Kota Bontang Rustam menyoroti pentingnya perencanaan dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Bontang tahun 2024.
Politikus Partai Golkar itu berharap organisasi perangkat daerah (OPD) dapat memanfaatkan anggaran secara maksimal, terutama setelah adanya peningkatan signifikan.
APBD Perubahan Kota Bontang telah disahkan dengan total anggaran mencapai Rp3,3 triliun, mengalami kenaikan Rp580 miliar dibandingkan dengan APBD murni yang sebelumnya sebesar Rp2,8 triliun.
Meski peningkatan anggaran ini memberi peluang untuk mempercepat pembangunan, Rustam mengingatkan agar OPD tidak hanya fokus pada nominal besar, tetapi pada efektivitas realisasi anggaran.
“Seharusnya APBD sebelum diketuk, dibahas bersama dan sudah diprediksi habis. Itu gunanya penganggaran,” tegasnya.
Rustam juga menekankan bahwa jika OPD tidak mampu merealisasikan seluruh anggaran, maka sebaiknya diberikan sesuai kemampuan.
“Kalau misalkan OPD hanya mampu merealisasikan anggaran Rp500-700 miliar, ya kasih segitu. Sisanya biar jadi Silpa, daripada terbuang percuma,” jelasnya.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) selalu menjadi isu dalam pengelolaan anggaran di tingkat daerah. Menurut Rustam, Silpa dapat muncul karena dua hal efisiensi atau ketidakmampuan merealisasikan anggaran.
“Silpa itu ada dua sisi positif dan negatif. Silpa positif ya ketika ada efisiensi, tapi Silpa negatif itu berarti program tidak terlaksana,” paparnya.
Rustam menyoroti bahwa Silpa yang negatif biasanya timbul akibat perencanaan yang kurang matang atau ketidakmampuan OPD dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan.
Hal ini tidak hanya berdampak pada penundaan pembangunan, tetapi juga merugikan masyarakat yang seharusnya mendapat manfaat dari anggaran tersebut, seperti pembangunan infrastruktur dan program prioritas lainnya.
“Kita harus pastikan bahwa anggaran yang sudah ada benar-benar digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan dihamburkan dan akhirnya tidak menghasilkan apa-apa, terutama dalam bidang infrastruktur,” kata Rustam.
Rustam juga menekankan pentingnya pengawasan dalam penggunaan APBD Perubahan 2024. Dengan anggaran sebesar Rp3,3 triliun, ia berharap OPD dapat lebih bertanggung jawab dalam pengelolaannya.
“Pengawasan yang ketat harus dilakukan agar anggaran yang sudah dialokasikan benar-benar bermanfaat untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bontang,” ujarnya.
Dia berharap dengan perencanaan yang lebih matang dan pengawasan yang baik, anggaran ini bisa mendorong pembangunan yang lebih signifikan di Bontang.
“Anggaran harus digunakan untuk program-program prioritas yang nyata, jangan hanya menjadi angka besar tanpa dampak positif bagi masyarakat,” tegas Rustam.
