Close Menu
insitekaltim.com

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    Andi Harun: Konflik Kehutanan Tak Akan Pernah Tuntas Selama Regulasi Masih Tumpang Tindih

    Juni 27, 2026

    DPRD Samarinda Dukung Penderita TBC Masuk Penerima MBG

    Juni 27, 2026

    Krisis Lahan Pemakaman Mengancam, DPRD Samarinda Dorong Perda Satu Kecamatan Satu TPU

    Juni 27, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    Facebook X (Twitter) Instagram
    insitekaltim.cominsitekaltim.com
    • Pendidikan
    • Ekonomi
    • Politik
    • Pemerintah
    • ADVETORIAL
      • Diskominfo Kaltim
      • Diskominfo Kutim
      • DPRD Bontang
      • DPRD Kaltim
      • DPRD Kutim
      • DPRD Samarinda
      • Kemenkum Kaltim
    • Lifestyle
    • Olahraga
    • Kesehatan
    insitekaltim.com
    Home»Hukum»Pokja Paket Pembangunan Lapas Perempuan Di Laporkan Ke Kajati
    Hukum

    Pokja Paket Pembangunan Lapas Perempuan Di Laporkan Ke Kajati

    MartinusBy MartinusJuli 12, 201802 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    Insitekaltim Samarinda-Masyarakat Peduli Pengusaha Lokal melaporkan Pokja Pembangunan Lapas Perempuan Tenggarong Kutai Kartanegara. Hal ini disampaikan Halim Hamid di rumahnya, Kamis (12/7/2018) di Samarinda Seberang
    Awalnya mereka melakukan demo dikantor kementerian Hukum dan HAM yang berlokasi di jalan MT.  Haryono Samarinda (6/7/2018) meminta paket pembangunan Lapas Perempuan Tenggarong agar dilakukan tender ulang
    Karena dianggapnya  ada oknum panitia yang bermain dalam  paket tersebut,  selain itu tidak adanya keterbukaan dari  panitia sehingga menimbulkan pertanyaan, dan ketidak puasan peserta lelang
    Menurut Halim Hamid ketua Peduli Pengusaha Lokal kepada insitekaltim menyebutkan bahwa panitia lelang pembangunan lapas perempuan tenggarong di kementerian Hukum dan HAM sudah kami laporkan ke Kajati Kaltim
    Hal ini untuk memberi pembelajaran agar tidak macam-macam berkaitan lelang apalagi dana APBN yang digunakan, “ungkapnya
    Ditempat yang sama Heldi  mewakili pengusaha mengatakan bahwa proses lelang di kementerian Hukum dan HAM pembangunan lapas perempuan tenggarong syarat kepentingan
    “Sebab kalau amati panitia sengaja mau memgalahkan perusahaan kami PT. Nabila Jaya Karya,  coba dilihat  mereka menggugurkan dengan tidak memberi cek list yang di verifikasi dan cek listnya dia bawah pulang sehingga kami tidak tahu lagi mana yang kurang, “jelasnya
    Sedangkan pada saat verifikasi data dan dukumen yang diminta semua lengkap akan tetapi dari panitia bilangnya tidak ada,  bagaimana kami tau kalau ceklist saat dilakukan dibawah
    Sehingga kami menuduh ada unsur kesengajaan dari panitia lelang untuk menggugurkan nama perusahaan kami,”ungkap Heldi
    Sutrisno ketua pokja paket pembangunan lapas perempuan tenggarong menyebutkan bahwa terkait adanya informasi dari yang mengatasnamakan peduli pengusaha lokal bahwa panitia sudah jalan sesuai mekanisme yang ada
    “Seperti yang kami lakukan verifikasi baik untuk peserta lelang lokal PT. Nabila Jaya Karya dan peserta dari luar seperti Malang PT.  Dewa Puja Kesuma
    “Verifikasi yang kami lakukan adalah untuk memastikan kesiapan peserta lelang (rekanan) baik administrasi dan dukumen yang di syaratkan, “ungkapnya
    Dan semua berkas sudah diperiksa tapi yang PT. Nabila Jaya Karya kurang lengkap seperti tenaga ahli sedangkan untuk PT.Dewa Puja Kesuma dari Malang semuanya lengkap dan saya sudah cek semua kelengkapannya,”kata Sutrisno
    Wartawan sukri

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Martinus

    Related Posts

    PK di Atas PK Dipersoalkan, Kuasa Hukum Heryono Admaja Datangi PT Kaltim Pertanyakan Eksekusi Lahan

    Juni 25, 2026

    Pakar Hukum Soroti Kasus Korupsi yang Menggantung, Minta Penegak Hukum Segera Ambil Keputusan

    Juni 20, 2026

    Sengketa Lahan Yayasan Melati Belum Berakhir, Kadisdikbud Kaltim Prioritaskan Stabilitas

    Juni 18, 2026

    Usai Menang PK PM Noor, Kubu Heryono Bersihkan Spanduk Ilegal dan Desak Pengosongan

    Juni 18, 2026

    TAG Kaltim Digugat ke PTUN Samarinda, Persoalkan Jumlah dan Anggaran Rp10,7 Miliar

    Juni 11, 2026

    Rita Widyasari, Perusahaan Keluarga Sudah Berdiri Sebelum Saya Menjabat

    Juni 6, 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    @insitekaltim_
    Don't Miss

    Andi Harun: Konflik Kehutanan Tak Akan Pernah Tuntas Selama Regulasi Masih Tumpang Tindih

    R’syaJuni 27, 2026

    Insitekaltim, Samarinda – Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan konflik kehutanan di Indonesia tidak akan…

    DPRD Samarinda Dukung Penderita TBC Masuk Penerima MBG

    Juni 27, 2026

    Krisis Lahan Pemakaman Mengancam, DPRD Samarinda Dorong Perda Satu Kecamatan Satu TPU

    Juni 27, 2026

    Kelanjutan Teras Samarinda Tahap III Masih Menggantung, DPRD Anggaran Utamakan Layanan Dasar

    Juni 27, 2026

    Hetifah: Sensus Ekonomi 2026 Jadi Kompas Kebijakan Hadapi Ketidakpastian Global

    Juni 27, 2026
    1 2 3 … 3,175 Next
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    © 2026 InsiteKaltim.com

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.