Insitekaltim, Samarinda – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan hasil Sensus Ekonomi 2026 harus menjadi kompas bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian.
Menurut Hetifah, kepemimpinan daerah saat ini membutuhkan data yang akurat agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab persoalan masyarakat dan pelaku usaha.
“Kalau nanti Sensus Ekonomi menghasilkan data yang lebih akurat, cermat, mendalam dan detail, saya yakin keputusan pemerintah daerah akan semakin tepat. Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian, data harus menjadi kompas dalam menentukan arah kebijakan,” ujarnya saat menghadiri pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Samarinda belum lama ini.
Ia mengapresiasi dukungan dunia usaha, khususnya Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Timur (Kaltim) terhadap pelaksanaan sensus. Ia menyebut kesiapan pelaku usaha memberikan data menjadi faktor penentu keberhasilan pendataan.
“Kalau para pengusaha siap memberikan datanya, itu sudah 50 persen dari keberhasilan sensus. Sisanya menjadi tugas petugas sensus untuk memastikan data tersebut tercatat dengan baik,” tuturnya.
Hetifah menilai dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menjadi modal penting karena Gubernur Rudy Mas’ud telah menunjukkan komitmen menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Ia meyakini pendekatan tersebut akan semakin kuat apabila didukung hasil Sensus Ekonomi yang lebih lengkap.
Selain mendukung pelaksanaan sensus, Komisi X DPR RI juga tengah membahas revisi Undang-Undang Statistik untuk memperkuat kelembagaan statistik nasional dan memastikan ekosistem penyediaan data semakin berkualitas.
“Nilai data jauh lebih penting daripada yang kita bayangkan. Salah mengambil keputusan atau salah membuat kebijakan akibat data yang tidak akurat, dampaknya juga sangat besar. Karena itu kami ingin memperkuat payung hukumnya agar pembangunan berbasis data dapat berjalan berkelanjutan,” jelasnya.
Hetifah menambahkan, sebagai daerah yang menjadi etalase Indonesia melalui pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kaltim memerlukan data yang mampu memotret kondisi ekonomi secara menyeluruh agar transformasi ekonomi berjalan inklusif dan tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah.
Ia menekankan pendataan harus menjangkau seluruh pelaku usaha, termasuk UMKM, ekonomi kreatif, usaha digital, koperasi, pelaku usaha perempuan, penyandang disabilitas, hingga kelompok rentan lainnya.
“Jangan sampai mereka tertinggal dalam pendataan. Dengan data yang baik kita bisa melihat kebutuhan riil mereka. Kalau hanya berdasarkan feeling, intervensi pemerintah bisa saja tidak sesuai dengan yang benar-benar dibutuhkan pelaku usaha,” pungkasnya.
