Insitekaltim, Samarinda – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) resmi memulai Masa Sidang II Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna Ke-13 yang digelar di Gedung D Lantai 6, Kantor DPRD Kaltim, Rabu 30 April 2025.
Paripurna ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel dari Fraksi Gerindra, dan dihadiri 15 anggota dewan.
Agenda utama dalam sidang tersebut mencakup pengesahan kegiatan masa sidang baru, laporan kerja masa sidang sebelumnya, penutupan Masa Sidang I, serta pembukaan Masa Sidang II. Empat poin penting itu menjadi pijakan dewan dalam menyusun arah kebijakan yang akan dikawal pada masa kerja selanjutnya.
Kepala Bidang Persidangan dan Perundang-Undangan DPRD Kaltim Suriansyah menyampaikan selama Masa Sidang I Tahun 2025, dewan telah menyelenggarakan 13 kali rapat paripurna dan 5 kali rapat pimpinan. Selain itu, kunjungan kerja ke berbagai daerah juga dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan.
“DPRD telah menjalankan tugasnya sesuai fungsi legislatif, baik dalam bentuk legislasi, penganggaran, maupun pengawasan. Kegiatan reses dan rapat Banmus juga digelar untuk menjaring aspirasi masyarakat,” ujar Suriansyah.
Ia menambahkan, alat kelengkapan dewan juga aktif berperan dalam menyusun rekomendasi kebijakan dan mendorong percepatan realisasi program pemerintah provinsi.
“Rangkaian kegiatan ini adalah bentuk komitmen DPRD untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Dalam sambutannya saat memimpin rapat, Ekti Imanuel menekankan pentingnya semangat kolaborasi antar fraksi agar kerja masa sidang ke depan lebih terarah dan solutif.
“Kami ingin seluruh proses legislasi berjalan efektif dan berpihak pada kepentingan rakyat Kaltim. Sinergi antaranggota sangat dibutuhkan dalam mengawal program-program pemerintah,” tegas Ekti.
DPRD Kaltim dalam Masa Sidang II ini akan memprioritaskan penguatan fungsi pengawasan serta mempercepat pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) prioritas. Agenda ini disusun agar kerja-kerja dewan bisa menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan di Kaltim.
