Reporter : Samuel – Editor : Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (LKBH Permahi) mengirim surat terbuka kepada Kapolda Kaltim dan Irwasda Inspektorat Pengawasan Daerah Kepolisian RI Wilayah Kaltim untuk meminta penjelasan 15 laporan masyarakat yang belum ditindaklanjuti sampai sekarang.
LKBH Permahi menyebut 15 laporan dari masyarakat yang sampai hari ini belum mendapat kejelasan dari pihak Polresta Samarinda.
Ke-15 kasus tersebut di antaranya adalah laporan dari Achmad AR Amj terkait pemalsuan surat, kesaksian palsu atas sumpah pada Pengadilan Negeri Samarinda, dan fitnah, serta laporan warga bernama Lisia dan Hanry Sulistio terkait pemalsuan surat salinan putusan perkara.
Sekrertaris LKBH Permahi, Abdul Rahim menjelaskan adapun laporan tersebut beberapa sebagian telah terbit Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang mana telah memeriksa saksi pelapor dan saksi-saksi peristiwa lainnya, berikut alat bukti dokumen yang dibutuhkan.
“Namun dapat dilihat di sini masih terdapat beberapa laporan atas nama Imansyah, Ahlan Sidik dan Sulianyah bahkan belum dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi peristiwa, sehingga terkesan seperti hanya pemenuhan formalitas semata yang kenyataannya tidak kunjung dilakukan penyelidikan lebih lanjut,” ungkapnya saat melakukan Press Conference di Cafe Mawar yang terletak di Jalan Mawar pada Selasa (28/7/2020).
Ia menduga ada permainan terkait sejumlah laporan, sehingga kasus tidak ditindaklanjuti. Menurutnya hal ini sangat merugikan pelapor sebagai warga negara yang patuh terhadap perintah Undang-Undang Pasal 108 Ayat (1) dan (2) KUHAP.
“Bagi para korban, 15 kasus tersebut merupakan seluruh laporan kejahatan yang sangat serius karena melibatkan oknum-oknum penegak hukum bahkan oknum di tubuh Polri,” sebut Abdul Rahim.
Abdul mempertanyakan kinerja Kepolisian Resort Kota Samarinda yang terkesan lamban dalam menanggapi laporan masyarakat. Adanya peristiwa pidana yang melibatkan oknum-oknum penegak hukum menurutnya sangat meresahkan masyarakat.
“Bila ini terus-terus terjadi, kami khawatir membuat hilangnya kepercayan masyarakat kepada penegak hukum, dan dapat memicu kemarahan masyarakat,” paparnya.
Ditemui terpisah di ruangannya, Kasat Reskrim Polresta Samarinda, Kompol Yuliansyah menerangkan bahwa sampai saat ini belum menerima surat terkait 15 laporan yang dipermasalahkan LKBH Permahi.
“Saya belum terima surat tersebut. Intinya kita terima surat ini dari teman-teman wartawan. Segera kami akan coba tanya ke penyidik terkait laporan-laporan ini sudah sejauh mana dan sampai mana perkembangannya,” tutur Yuliansyah Rabu pagi (29/7/2020).
Yuliansyah menjelaskan bahwa dirinya belum lama menjabat Kasat Reskrim, sehingga tidak mengetahui persis sederet permasalahan tersebut.
“Sebagian kasus merupakan kasus lama. Saya belum tau, intinya, apa hasilnya dan selanjutnya kami akan sampaikan ke pengadu atau pelapor,” pungkas Yuliansyah.
