Insitekaltim, Samarinda – Penanganan HIV bersama tuberkulosis (TB) jadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Karena masuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang wajib dipenuhi.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda mencatat sebanyak 492 kasus HIV ditemukan sepanjang tahun 2025.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Samarinda, dr. Nata Siswanto, mengatakan, program penanggulangan HIV terus berjalan beriringan. Dengan penanganan AIDS karena keduanya memiliki keterkaitan yang erat, baik dari sisi deteksi maupun pengobatan.
“Untuk tahun 2025, jumlah kasus HIV yang ditemukan di Kota Samarinda sebanyak 492 kasus positif,” kata Nata.
Meski belum memiliki data pembanding dari seluruh kabupaten dan kota, di Kalimantan Timur (Kaltim) Nata menilai secara logis, angka tersebut berpotensi menjadi yang tertinggi di provinsi ini mengingat Samarinda merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Kaltim.
“Secara logika, karena jumlah penduduk Samarinda paling banyak, kemungkinan memang menjadi yang tertinggi,” ujarnya.
Menurut Nata, penanganan HIV dan TB menjadi perhatian serius pemerintah. Karena keduanya termasuk dalam 12 indikator Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan yang menjadi tolok ukur kinerja pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, capaian program penanggulangan penyakit menular seperti HIV. Akan menjadi bagian dari evaluasi pelayanan kesehatan yang harus dipertanggungjawabkan pemerintah daerah kepada masyarakat.
Dinkes Samarinda terus mendorong upaya deteksi dini, pemeriksaan rutin bagi kelompok berisiko. Serta pengobatan berkelanjutan, bagi pasien yang telah terdiagnosis.
Langkah tersebut dinilai penting, untuk menekan angka penularan. Sekaligus, meningkatkan kualitas hidup penyandang HIV.
Selain penguatan layanan kesehatan, pemerintah juga terus mengedukasi masyarakat. Untuk menghilangkan stigma, terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Sehingga mereka dapat, mengakses layanan pemeriksaan dan pengobatan tanpa rasa takut atau diskriminasi.
Dengan tingginya jumlah kasus yang ditemukan, Dinkes berharap, kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara sukarela semakin meningkat sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.
