Insitekaltim, Samarinda – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melayangkan Surat Teguran Pertama kepada YouTube setelah menemukan siaran langsung (live stream) di platform tersebut yang menampilkan promosi produk rokok elektronik (vape) oleh YouTuber Muhammad Jannah alias Bigmo dengan dugaan melibatkan anak di bawah umur.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan, pelibatan anak dalam promosi produk yang tidak diperuntukkan bagi mereka merupakan pelanggaran serius dan tidak dapat ditoleransi.
“Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi di ruang digital. Konten yang melibatkan anak untuk mempromosikan produk vape jelas bertentangan dengan semangat perlindungan anak dan tidak sepatutnya mendapat ruang di platform digital,” ujarnya di Jakarta belum lama ini.
Menurut Meutya, surat teguran tersebut merupakan bagian dari mekanisme penegakan kepatuhan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 beserta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui surat itu, Kemkomdigi meminta YouTube segera melakukan peninjauan dan penindakan terhadap konten siaran langsung yang dimaksud. Platform tersebut juga diminta menyampaikan klarifikasi mengenai langkah yang telah dan akan dilakukan untuk menangani kasus tersebut.
Selain itu, YouTube diminta memperkuat sistem moderasi konten secara proaktif terhadap konten yang berpotensi melanggar prinsip perlindungan anak di ruang digital, termasuk promosi produk rokok elektronik. Kemkomdigi juga meminta platform meningkatkan kecepatan penanganan terhadap konten serupa serta memastikan mekanisme deteksi dan pembatasan usia berjalan secara efektif.
“Kami meminta platform bertindak cepat. Ruang digital tidak boleh menjadi tempat yang membiarkan anak-anak dijadikan sarana promosi produk yang berpotensi membahayakan kesehatan mereka,” tegas Meutya.
Kemkomdigi memberikan tenggat waktu paling lambat tiga hari kepada YouTube untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Apabila surat teguran tidak dipenuhi sesuai ketentuan, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif mulai dari teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara layanan, hingga pemutusan akses terhadap sistem elektronik.
“Pemerintah mengedepankan pembinaan dan kepatuhan. Namun, apabila kewajiban untuk melakukan moderasi terhadap konten yang melanggar tidak dijalankan, kami tidak akan ragu menerapkan langkah penegakan sesuai regulasi yang berlaku,” jelasnya.
Ia menambahkan, Kemkomdigi akan terus memperkuat pengawasan terhadap konten digital yang berpotensi membahayakan anak serta memastikan seluruh penyelenggara sistem elektronik menjalankan kewajiban moderasi konten secara bertanggung jawab.
“Perlindungan anak di ruang digital merupakan prioritas pemerintah yang membutuhkan komitmen bersama dari platform digital, kreator konten, orang tua dan seluruh masyarakat,” tutup Meutya.
