Kaltim Siapkan RPJMD Hijau

Insitekaltim Samarinda– Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur terus diselaraskan dengan tujuan pembangunan hijau dan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals). “Kami sedang menyusun RPJMD ini dengan kajian-kajian pendukung yang ada sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan,” ujar Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Charmarijaty saat membuka Lokakarya Pemaparan Hasil Kajian Development by Design (DbD) di Bappeda Kalimantan Timur, Senin, 17 Desember 2018.
Charmarijaty mengatakan RPJMD Kaltim 2019-2024 akan mengintegrasikan berbagai kajian. Antara lain, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Analisis Kewilayahan, dan Kajian DbD. “Target RPJMD Kaltim berdasarkan data dan berdasarkan spasial,” ujar dia.
Menurut Charmarijaty, penting untuk membuat RPJMD yang komprehensif. Situasi Kaltim, terutama penguasaan lahannya tidak menguntungkan pemerintah daerah, lingkungan dan masyarakat. Di provinsi ini setidaknya 11,34 juta hektar lahan sudah dikuasai dunia usaha, hanya sebagian kecil yang dapat dikelola untuk masyarakat. Kondisi tersebut, membuat pemerintah daerah harus mengembangkan kreativitas demi mendongkrak pendapatan asli daerah yang sekaligus tidak menambah kerusakan yang sudah ada.
“Ia mengatakan, perlunya kajian-kajian terpadu untuk melihat potensi unggulan Kaltim yang bisa dikembangkan selain dari industri ekstraktif. Charmarijaty mengatakan, mengandalkan pertumbuhan ekonomi dari batubara, minyak dan gas, tidak akan bertahan lebih dari 50 tahun lagi. “Setelah itu kita mau ngapain,” kata dia.
Sehingga perlu ada dokumen perencanaan yang mengadopsi program-program untuk menarik “lebah” datang ke Kaltim untuk menghasilkan madu. Lebah di sini adalah investor-investor baru di Kaltim yang bisa mensejahterakan lebih banyak warga, industrinya berkelanjutan, dan alam tetap terjaga. Transformasi ekonomi Kaltim, Ia melanjutkan, butuh waktu panjang dan perjuangan keras. “Kalau tidak memulainya dari sekarang, kita bisa kehilangan momentum,” ujar dia.
Kata Charmarijaty, bahwa nantinya RPJMD Kaltim mengarusutamakan isu pembangunan hijau. “Bappeda sangat peduli terhadap isu-isu lingkungan hidup, RPJMD masih terbuka untuk diberi masukan,” ujarnya.
Profesor Soeyitno Soedirman mengatakan, hijrahnya ekonomi Kaltim ini perlu terus dikawal. Kaltim sedang berhijrah dari industri yang tidak terbarui ke industri yang terbarui, dari industri primer ke industri olahan. Pengawalan hijrahnya Kaltim ini, menurut  Ketua Kelompok Kerja Pertumbuhan Hijau Dewan Daerah Perubahan Iklim, ditunjukkan dengan adanya Rencana Tata Ruang dan Rencana  Tata Wilayah Provinsi (RTRWP) yang berwawasan hijau, perencanaan spasial yang hijau, serta RPJMD yang hijau. “Pembangunan tidak hanya berdimensi ekonomi, tapi juga mengadopsi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim,” ujar dia.
Sementara Manajer Perencanaan Sumber Daya Alam The Nature Conservancy Musnanda Satar mengatakan analisis DbD untuk Kaltim menunjukkan bahwa provinsi ini masih memiliki potensi stok karbon. TNC mengembangkan DbD sejak 2010 untuk membuat perencanaan mitigasi dengan menyeimbangkan perencanaan pembangunan seperti perkebunan, kehutanan, minyak dan gas, pertambangan, dan infrastruktur, dengan aspek konservasi keanekaragaman hayati.
“Analisis DbD di Kaltim menggambarkan bahwa ada sekitar 35 % atau sekitar 4,5 juta hektar daratan yang merupakan prioritas konservasi di Kaltim. “Kalau kawasan ini dijaga, Kaltim bisa memiliki 58 persen stok karbon,” ujar Musnanda.
Lebih lanjut, Musnanda menguraikan bahwa analisis DbD dikembangkan untuk mengukur dampak aktivitas manusia terhadap kondisi keanekaragaman hayati suatu wilayah.  Hasil analisisnya bisa menjadi rekomendasi untuk wilayah-wilayah mana yang bisa dibuka, yang harus dikembalikan fungsinya atau harus ditutup sama sekali.
“Untuk Kaltim sudah teridentifikasi kawasan-kawasan yang dihindari (avoid) untuk pembangunan perkebunan skala besar di dalam kawasan perkebunan yang dialokasikan di dalam RTRWP Kaltim. Kawasan-kawasan tersebut adalah kawasan dengan tutupan hutan yang masih bagus, kawasan bernilai konservasi tinggi, kawasan habitat species penting (orangutan), kawasan gambut, kawasan memiliki stok karbon tinggi.  DbD juga menemukan  hutan konservasi dan hutan lindung yang terdegradasi dengan kajian human modification index. Analisis DbD di Kaltim ini, nantinya bersama KLHS, SDGs, dan analisis wilayah akan menjadi dokumen pendukung RPJMD lima tahun mendatang.
The Nature Conservancy adalah organisasi konservasi yang membawa dampak konservasi di 69 negara untuk melindungi darat dan perairan di mana semua kehidupan bergantung. Di Indonesia, TNC bekerja dalam kemitraan konservasi dengan pemerintah, masyarakat dan sektor swasta selama lebih dari 25 tahun, memajukan solusi untuk perlindungan hayati, pengelolaan sumberdaya alam dan perubahan iklim untuk kepentingan masyarakat dan alam.
“Dengan menggunakan model-model pengelolaan  sumberdaya alam yang berbasis sains, TNC memberikan solusi dalam penyusunan kebijakan dan mempengaruhi tata kerja dan kelola yang berakibat pada bertambahnya konservasi darat dan laut di Indonesia yang dikelola secara efektif. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.nature.or.id dan www.sayasigap.org,”ungkapnya (“)