Insitekaltim, Samarinda – Aparat gabungan dari TNI dan Polri menyiapkan pengamanan skala besar menjelang rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar pada 21 April 2026 di Kota Samarinda.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Timur (Kaltim) Endar Priantoro menyebutan, sebanyak 2.263 personel akan diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi di sejumlah titik.
“Total kekuatan pengamanan sekitar 2.263 personel, terdiri dari kepolisian, TNI, dan unsur terkait lainnya,” ujarnya usai apel kesiapan, Senin 20 April 2026.
Ia menjelaskan pengamanan akan difokuskan pada dua lokasi utama, yakni Kantor DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim, serta sejumlah objek vital lainnya yang berpotensi terdampak.
Menurutnya, seluruh persiapan telah dimatangkan, mulai dari kesiapan personel, sarana dan prasarana, hingga strategi pengamanan di lapangan.
Meski demikian, pendekatan yang digunakan tetap mengedepankan prinsip humanis.
“Paradigma kita adalah pelayanan bukan konfrontasi. Kita kedepankan pendekatan humanis, pre-emptive, dan preventif,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba memanfaatkan aksi tersebut untuk kepentingan negatif.
“Kalau ada indikasi yang mengarah ke hal-hal negatif, segera diinformasikan agar bisa diantisipasi,” katanya.
Sementara itu, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI/Mulawarman Krido Pramono, memastikan TNI siap memberikan dukungan penuh dalam pengamanan.
Ia menyebut sebanyak 70 personel TNI disiagakan secara langsung, dengan dukungan tambahan dari satuan di bawah Kodam VI/Mulawarman.
“TNI siap melakukan perbantuan kepada Polri sesuai kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Menurutnya seluruh personel TNI yang terlibat akan tetap mengedepankan profesionalitas serta mengikuti pola pengamanan yang telah ditetapkan bersama.
Pengamanan nantinya akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan, termasuk jumlah massa yang hadir, sehingga tidak terjadi pengerahan personel secara berlebihan.
“Dengan kesiapan itu aparat berharap aksi unjuk rasa dapat berlangsung aman, tertib, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan di wilayah Kaltim,” pungkasnya.
