Insitekaltim, Bontang – Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto mengusulkan agar pengelolaan anggaran penanganan stunting difokuskan hanya pada dua organisasi perangkat daerah (OPD), yaitu Dinas Kesehatan (Dinkes) dan kecamatan.
Usulan ini disampaikan pada rapat kerja yang digelar Selasa (5/11/2024) di Gedung DPRD Bontang, dengan harapan program stunting lebih terukur dan tepat sasaran.
Saat ini, anggaran penanganan stunting di Kota Bontang mencapai Rp3 miliar dan tersebar di sembilan OPD, termasuk di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Keluarga Berencana (KB), dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Menurut Heri, penyebaran ini membuat hasil program kurang optimal dan menyulitkan evaluasi.
“Kalau bisa, anggaran stunting ini cukup difokuskan di Dinas Kesehatan dan kecamatan. Dengan begitu, lebih mudah untuk memantau capaian dan kemajuannya,” kata Heri.
Heri menambahkan bahwa keterlibatan terlalu banyak OPD justru menimbulkan hambatan dalam koordinasi dan sinkronisasi program, karena masing-masing OPD cenderung memiliki prioritas dan pendekatan yang berbeda.
“Seandainya hanya Dinas Kesehatan dan kecamatan yang bertanggung jawab, kita bisa tahu takaran penyelesaiannya. Kalau ini tersebar, masing-masing OPD punya pemikiran dan cara sendiri, jadi tidak sinkron,” tegasnya.
Politikus dari Partai Gerindra itu mencontohkan penanganan pandemi Covid-19 sebagai referensi. Saat itu, hanya beberapa OPD yang dilibatkan, sehingga hasil penanganannya segera terlihat dan berjalan lebih terfokus. Heri yakin bahwa pola serupa dapat diterapkan pada program stunting dengan menyederhanakan jumlah OPD yang terlibat.
“Kita belajar dari Covid-19, hanya beberapa OPD saja yang fokus dan akhirnya bisa selesai cepat. Kalau stunting, cukup Dinas Kesehatan yang fokus masalah gizi dan kesehatan, sementara kecamatan menangani infrastruktur dasar seperti sanitasi,” jelasnya.
Dengan mengurangi jumlah OPD yang terlibat, masing-masing dinas dapat lebih fokus pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka tanpa terbebani program lain. Menurutnya, ini akan membuat OPD-OPD lain dapat menjalankan peran utama masing-masing secara lebih optimal.
“Bukan susah menghadirkan mereka. Mengumpulkan mereka mudah, tapi kita tidak tahu persentase kinerja mereka seperti apa. Karena masing-masing punya pemikiran sendiri. Jadinya OPD-OPD tidak sinkron,” tambahnya.
