Browsing: Advertorial

“Jadi mereka semua (pelaku usaha) yang akan kita lakukan penarikan retribusi dan nanti security atau jukir mereka yang mendapat karcis dari kita. Masyarakat yang berkunjung nanti silakan minta karcis ke jukir (juru parkir) karena sudah dibayar oleh pengusaha kepada kami,” jelasnya melalui sambungan telepon, Selasa (19/3/2024).

“Perpindahan pedagang-pedagang di Pasar Pagi menuju pasar Segiri mau tidak mau kapasitas parkir akan berkurang pedagang pasti menggunakan kendaraan pribadinya untuk parkir,” ungkapnya melalui sambungan telepon, Selasa (19/3/2024).

“Perlu dibuatkan perda tentang kebakaran hutan, seperti yang disampaikan Pj Gubernur bahwa banyak titik lokasi di Kaltim yang sering terjadi kebakaran hutan,” ujar Seno Aji usai Rapat Paripurna Ke-5 di Gedung B DPRD Kaltim, Rabu (20/3/2024).

Insitekaltim,Samarinda – Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) ikut menjadi bagian dari Raperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk…

“Pajak hanya berlaku bagi usaha dengan omset tertentu, sehingga tidak semua UMKM harus berurusan dengan legalitas dan konsekuensi pajak,” ungkapnya, Rabu (20/3/2024).

“Yang tidak kalah penting bagaimana bisa berikan jaminan bahwa produk-produk yang dikonsumsi warga Samarinda adalah produk yang sudah bisa dijamin halal dan higienis,” ujarnya, Rabu (20/3/2024).

Insitekaltim,Samarinda – Keterlambatan pekerjaan proyek Teras Samarinda segera masuk pembahasan Komisi III DPRD Kota Samarinda. Petugas dari Dinas Pekerjaan Umum…

“Anggaran tersebut ditujukan untuk biaya pengamanan dan sudah disepakati bersama dengan KPU, Bawaslu, Polres, dan Kodim,” ungkap Andi Harun pada Rabu (20/3/2024).

“Kita tidak bisa lagi melihat tugas hanya dari kacamata pemerintah daerah. Tentu kita akan merujuk pada peraturan yang lebih tinggi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat,” tegasnya pada Selasa, (19/3/2024) kepada para aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Saya kira wilayah itu wilayah penegakan hukum, maka semoga dengan perda ini ada kesempatan untuk memberi sanksi yang tegas. Kemudian ada kesungguhan melakukan pengawasan,” ujar Ismail usai Rapat Paripurna ke-5 di Gedung B Kantor DPRD Provinsi Kaltim, Rabu (20/3/2024).