Author: Sitti

Insitekaltim, Samarinda – Kebijakan anggaran sektor pendidikan yang dirumuskan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sampai saat ini masih absen dalam menyediakan program stimulan, berupa beasiswa daerah yang dikhususkan bagi pelajar dan mahasiswa lokal berprestasi maupun yang membutuhkan bantuan finansial. Ketiadaan alokasi jaminan pendidikan ini memicu kritik miring dan mulai dimanfaatkan sebagai komoditas politik taktis oleh kubu oposisi untuk menggoyang ritme kerja eksekutif di Balaikota. Kader PDIP Samarinda Anhar menyayangkan minimnya visi jangka panjang pemerintah dalam investasi sumber daya manusia. Menurutnya, sebagai kota pusat pemerintahan provinsi, Samarinda idealnya memiliki instrumen jaminan pendidikan yang kokoh berbasis anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). “Idealnya…

Insitekaltim, Samarinda – Alokasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Samarinda untuk tahun anggaran 2027 diproyeksikan melonjak hingga menyentuh angka Rp36 miliar. Pagu indikatif ini mengalami kenaikan fiskal sebesar Rp5 miliar jika disandingkan dengan anggaran berjalan tahun 2026 yang berada di pos Rp31 miliar. Pembengkakan struktur anggaran di tubuh instansi perencana tersebut dipicu oleh pemenuhan belanja pegawai serta penambahan beban regulasi makro yang harus diselesaikan pada tahun depan. Sekretaris Bapperida Kota Samarinda Susy Sukmawati membenarkan adanya fluktuasi kenaikan dana segar tersebut. Ia membeberkan bahwa pos anggaran tambahan itu terserap untuk komponen belanja pegawai serta dua agenda…

Insitekaltim, Samarinda – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda memastikan proyek pengerjaan lampu Jembatan Achmad Amins (eks Jembatan Mahkota II) akan segera memasuki tahapan lelang fisik pada bulan depan. Langkah ini diambil guna mengatasi kondisi bentang jembatan yang gelap gulita dan kerap memicu insiden fatal bagi pengendara di malam hari. Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu mengonfirmasi, keterbatasan alokasi anggaran membuat pembenahan kali ini murni diprioritaskan untuk fungsi keselamatan mendasar, bukan aspek estetika visual jembatan. “Jembatan Achmad Amins atau jembatan Mahkota 2 itu sedang dalam proses perencanaan pelelangan, itu sekitar kurang lebih 900,” kata Manalu usai RDP dengan Komisi III DPRD Samarinda,…

Insitekaltim, Samarinda – Peluncuran kebijakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah 2026 melalui Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2026 membawa angin segar bagi dunia pendidikan Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan, kebijakan ini merupakan perubahan paradigma radikal untuk mengubah wajah hari pertama sekolah dari momok perpeloncoan menjadi gerbang kebahagiaan yang penuh kasih sayang dan budaya damai. Namun, di balik optimisme tersebut para praktisi pendidikan mengingatkan adanya ancaman yang jauh lebih senyap, traumatis, dan sering kali terabaikan di lingkungan sekolah, yaitu kekerasan seksual. Pengurus Dewan Pendidikan Provinsi Kaltim Desy Rusmawaty mengingatkan, fokus pada penghapusan perundungan konvensional saja tidak…

Insitekaltim, Samarinda – Halaman Kantor Kecamatan Samarinda Ulu dipadati ratusan warga pada hari terakhir pelaksanaan bazar perlengkapan sekolah terpadu, Jumat, 10 Juli 2026. Langkah intervensi yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda ini dinilai efektif dalam memotong rantai jalur distribusi dan mendekatkan akses pemenuhan kebutuhan atribut sekolah bagi masyarakat menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Bazar yang diinisiasi oleh Dinas Perdagangan (Disdag) bersama Bagian Ekonomi Setkot Samarinda tersebut menghadirkan berbagai komoditas mendasar mulai dari seragam, tas, sepatu, hingga alat tulis. Untuk memastikan pasokan yang memadai, instansi teknis menggandeng langsung sejumlah distributor grosir lokal serta pusat perbelanjaan modern di Samarinda. Camat Samarinda Ulu…

Insitekaltim, Samarinda – Rencana perbaikan kesejahteraan bagi 1.285 tenaga lapangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda masih membentur tembok ketidakpastian. Upaya menaikkan upah para petugas kebersihan atau pasukan kuning agar setara dengan Upah Minimum Kota (UMK) kini bergantung sepenuhnya pada hasil review kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh tim anggaran pemerintah daerah. Saat ini, ribuan pekerja yang terdiri dari petugas taman, penyapu jalan, pengangkut sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), hingga sekitar 120 sopir armada angkutan, masih menerima upah di bawah standar kelayakan kota. Total pendapatan yang dibawa pulang setiap bulan bertahan di angka Rp2,7 juta. Sekretaris DLH…

Insitekaltim, Samarinda – Jajaran Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melayangkan protes keras terhadap regulasi pemerintah pusat yang membatasi kewenangan pemerintah daerah dalam menyokong sektor agraria. Kebijakan kaku yang melarang pemda untuk melakukan pengadaan pupuk serta alat dan mesin pertanian (alsintan) dinilai memicu kesenjangan besar antara arah kebijakan makro dengan realita kebutuhan di tingkat pedesaan. Kritik tajam tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna ke-17 DPRD Kaltim dengan agenda Laporan Hasil Reses Masa Persidangan II Periode 2026, Kamis, 9 Juli 2026. Berdasarkan hasil serap aspirasi lapangan yang dihimpun oleh 23 anggota legislatif fraksi di enam daerah pemilihan (dapil), mandegnya pasokan…

Insitekaltim, Samarinda – Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) serentak bagi ribuan siswa baru dijadwalkan bergulir pada 13 Juli 2026. Memasuki era digital yang kian kompleks, sekolah-sekolah dituntut merombak total format orientasi klasik demi mengantisipasi ancaman baru berupa perundungan siber serta tekanan mental pada remaja. Praktisi Pendidikan Abdul Rozak Fahrudin mengingatkan, MPLS tidak boleh lagi sekadar berjalan seadanya atau terjebak dalam formalitas pengenalan fasilitas fisik sekolah. Mengacu pada Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi siswa baru, esensi orientasi wajib mengedepankan iklim ramah anak dan penguatan karakter. “Tantangan di tahun 2026 ini jauh lebih kompleks. Anak-anak datang dengan…

Insitekaltim, Samarinda – Ambisi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk menghapus status kawasan kumuh di wilayahnya masih terganjal persoalan anggaran. Hingga pertengahan tahun anggaran 2026, realisasi proyek fisik penataan pemukiman tersebut harus berjalan melambat dan bergantung pada kepastian kucuran dana segar dari pemerintah pusat. Berdasarkan data pemetaan terbaru, luasan kawasan kumuh di Kota Samarinda saat ini masih tersisa sekitar 26 hektare. Titik konsentrasi utama luasan kumuh tersebut didominasi oleh wilayah sempadan sungai, salah satunya di kawasan Kampung Tenun yang mencatat luasan kumuh hingga 5,73 hektare. Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar mengungkapkan, dokumen perencanaan penataan kawasan sebenarnya telah…

Insitekaltim, Samarinda – Realisasi program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda terhambat pada paruh pertama tahun anggaran 2026. Angka serapan anggaran instansi ini, baik dari aspek pengerjaan fisik maupun nominal keuangan, tercatat masih berada di bawah 30 persen. Lambatnya eksekusi disinyalir akibat proses lelang yang baru berjalan menyusul belum pastinya alokasi dana dari pemerintah pusat. Sekretaris Komisi III DPRD Samarinda Arie Wibowo memaparkan adanya kendala sinkronisasi fiskal yang membuat pemerintah daerah harus berulang kali melakukan penyesuaian koordinasi dengan pusat. “Saat ini kami di legislatif maupun teman-teman eksekutif di Pemkot terus berkoordinasi secara intensif terkait kepastian plafon…