Insitekaltim, Samarinda – Kendaraan angkutan barang dengan jumlah roda lebih dari enam direncanakan dialihkan ke jalur luar Kota Samarinda. Langkah ini menjadi rekomendasi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda untuk memisahkan arus kendaraan logistik dari aktivitas transportasi perkotaan.
Kepala Dishub Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengatakan pemisahan lintasan tersebut dibahas dalam penyusunan Tatanan Transportasi Wilayah (Tatrawil) Provinsi Kalimantan Timur. Tujuannya mengurangi beban jalan sekaligus menekan risiko kecelakaan akibat bercampurnya kendaraan besar dengan lalu lintas masyarakat.
“Yang kami dorong adalah lintasan angkutan barang agar dibuat terpisah dengan angkutan lainnya, dalam hal ini angkutan perkotaan. Sehingga beban ataupun dampak kecelakaan lalu lintas itu bisa kita kurangi,” ujarnya saat ditemui di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim, Jalan Kesuma Bangsa, Selasa, 17 November 2026.
Untuk tahap awal, kendaraan dari arah Jembatan Mahulu diarahkan melalui Loa Buah, Jalan Jakarta 1, Ring Road 1, Ring Road 2, hingga Batu Cermin atau Ring Road 3, kemudian tembus ke Tanah Merah.
Jalur tersebut disiapkan agar angkutan barang tidak lagi melewati Jalan K.H. M. Mansyur maupun kawasan permukiman Loa Bakung. Dengan begitu, kendaraan besar dapat melintas tanpa bercampur dengan arus kendaraan perkotaan.
“Ya, nanti kan lewat langsung ke Ring Road 3, Ring Road 2 langsung ke Batu Cermin, Batu Cermin langsung ke Tanah Merah,” jelasnya.
Selain pengaturan lintasan, Dishub juga merekomendasikan pemindahan seluruh kawasan pergudangan ke Palaran. Saat ini, kawasan pergudangan tersebut terdiri atas 70 persen milik Pemerintah Kota Samarinda dan 30 persen milik pemerintah provinsi.
Penataan itu diharapkan membuat aktivitas kendaraan logistik lebih terkonsentrasi di kawasan Palaran sehingga truk besar tidak perlu masuk ke pusat kota.
Untuk jangka panjang, Hotmarulitua turut mendorong pengembangan Pelabuhan Lok Tuan di Bontang agar dapat melayani bongkar muat peti kemas. Sebab, selama ini distribusi logistik untuk Bontang, Berau, dan Kutai Timur masih bergantung pada Terminal Peti Kemas Palaran di Samarinda.
“Makanya kami merekomendasikan agar pengembangan Pelabuhan Lok Tuan untuk bisa menerima peti kemas juga. Sehingga Kota Samarinda hanya untuk melayani Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda sekitarnya,” ungkapnya.
Menurutnya, pengiriman langsung melalui Lok Tuan dapat memperpendek jalur distribusi dan menekan biaya logistik. Dampaknya diharapkan turut dirasakan masyarakat melalui harga barang yang lebih kompetitif.
“Yang pasti lebih mahal ketika dari Terminal Palaran untuk pengiriman ke Bontang, Berau, dan Kutai Timur. Tetapi misalnya kapal logistik hub-nya langsung ke Lok Tuan, harga di Bontang juga akan lebih murah, kemudian ke Berau dan Kutai Timur juga lebih singkat jalannya,” tambahnya.
Sementara itu, pengembangan angkutan orang di kawasan perkotaan Samarinda, Balikpapan, dan Bontang tetap didorong untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
Seluruh rekomendasi tersebut menjadi bagian dari revisi Tatrawil yang disusun sebagai master plan transportasi Kaltim. Dokumen yang terakhir ditetapkan pada 2017 itu akan diperbarui melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kaltim dan menjadi acuan pembentukan tatanan transportasi lokal di tingkat kabupaten/kota.

