Insitekaltim, Samarinda – Keterbatasan anggaran pemerintah tidak boleh menjadi penghalang pemenuhan hak anak terlantar di Kalimantan Timur (Kaltim).
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim berupaya melibatkan perusahaan melalui pemanfaatan dana tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk memperkuat perlindungan terhadap anak-anak yang membutuhkan perhatian.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengatakan, penyelesaian persoalan anak terlantar membutuhkan dukungan berbagai pihak. Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri sehingga kolaborasi dengan dunia usaha menjadi salah satu alternatif untuk mengoptimalkan penanganan masalah sosial tersebut.
Rudy menyebut perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kaltim memiliki peluang untuk berkontribusi melalui program CSR. Dukungan tersebut diharapkan dapat melengkapi upaya pemerintah dalam memastikan anak-anak terlantar memperoleh hak dan perlindungan yang semestinya.
“Aman, kita pergunakan dana CSR. Kita punya Rusda dan perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Timur. Kita sinergi sama-sama menyelesaikan persoalan ini semuanya. Negara harus hadir di tengah-tengahnya,” ujar Rudy.
Ia menegaskan, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar penanganan anak terlantar tidak hanya menjadi tanggung jawab satu institusi. Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kejaksaan, hingga pihak swasta perlu menyatukan langkah untuk memastikan perlindungan anak berjalan secara berkelanjutan.
Komitmen tersebut diperkuat melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov Kaltim, pemerintah kabupaten/kota, dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim beserta jajaran kejaksaan negeri. Kegiatan yang dirangkai dengan penyampaian isu strategis daerah itu berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa, 17 November 2026.
Rudy berharap kesepakatan tersebut tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi segera diwujudkan melalui tindakan nyata. Sebab, anak-anak yang membutuhkan perlindungan tidak bisa terus menunggu penyelesaian persoalan administratif maupun koordinasi antarlembaga.
“Ini bukan hanya untuk penandatanganan, tapi harus untuk action karena anak-anak kita sudah menunggu aksi daripada pemangku kepentingan dan kebijakan di seluruh Kalimantan,” tegasnya.
Menurut Rudy, sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak dapat ditangani secara bersama. Dengan dukungan tersebut, pemerintah berharap anak-anak terlantar di seluruh wilayah Kaltim mendapatkan perhatian dan perlindungan yang lebih baik.
Kegiatan itu dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Kaltim serta jajaran kepala kejaksaan negeri dari 10 kabupaten/kota.

