Insitekaltim, Samarinda – Angka kemiskinan di Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan penurunan dari 5,17 persen menjadi 5,14 persen. Kondisi tersebut diharapkan turut berdampak terhadap berkurangnya jumlah masyarakat yang membutuhkan penanganan melalui pelayanan kesejahteraan sosial, termasuk anak terlantar.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kaltim Jaya Mualimin mengatakan, penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu indikator yang diharapkan berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat.
Hal itu disampaikannya dalam agenda penyampaian isu strategis daerah dan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov Kaltim, pemerintah kabupaten/kota, Kejaksaan Tinggi Kaltim, serta Kejaksaan Negeri se-Kaltim di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa, 17 November 2026.
“Kalau kita lihat angka kemiskinan kita kan turun ya, dari 5,17 menjadi 5,14. Artinya, karena memang turun, tentu angka anak-anak terlantar juga akan mengalami penurunan,” ujarnya.
Meski demikian, Jaya menegaskan penanganan persoalan kesejahteraan sosial tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten/kota hingga lembaga kesejahteraan sosial (LKS) yang dikelola masyarakat juga memiliki peran penting.
Menurutnya, pemerintah provinsi turut memberikan dukungan kepada panti-panti milik masyarakat yang membutuhkan bantuan, baik berupa kebutuhan pangan maupun bentuk pembinaan lainnya.
Salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengasuh panti. Jaya menyebutkan, pada Selasa 17 November 2026, terdapat kegiatan pelatihan bagi para pengasuh lansia di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang bekerja sama dengan yayasan yang bergerak di bidang pelayanan lanjut usia.
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan pengasuh agar dapat memberikan pelayanan secara efektif kepada lansia yang mengalami permasalahan kesejahteraan sosial.
Ke depan, Dinsos Kaltim juga berupaya menyusun standardisasi bagi lembaga kesejahteraan sosial yang dikelola masyarakat. Standardisasi tersebut mencakup ketersediaan pekerja sosial serta tenaga pengasuh profesional sesuai bidang pelayanan masing-masing.
“Kita juga akan membuat satu standardisasi sama LKS-LKS, di mana di sana harus punya sumber daya untuk pekerja sosial, kemudian SDM yang profesional untuk menjadi pengasuh yang memang sesuai dengan bidangnya,” jelasnya.
Pembenahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan lembaga sosial di Kaltim. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, penanganan kelompok pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial diharapkan berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

