Insitekaltim, Samarinda – Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang membeli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dengan harga di bawah Rp3.000 per kilogram.
Menurut Amran, praktik permainan harga oleh perusahaan tidak boleh dibiarkan karena berdampak langsung terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani sawit. Ia bahkan meminta gubernur dan bupati/wali kota turut mengawasi mekanisme pembelian TBS di daerah masing-masing.
“Kalau ada harga di bawah Rp3.000, Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota kirim kita tindak tegas. Tidak ada waktu untuk kompromi bagi mereka,” tegas Amran di Gedung Gor Segiri Samarinda, Senin, 16 November 2026.
Ia mengungkapkan, pemerintah sebelumnya telah mengambil langkah terhadap sejumlah pengusaha yang diduga mempermainkan harga sawit. Bahkan, persoalan tersebut telah dilaporkan kepada Kapolri untuk ditindaklanjuti melalui jalur hukum.
“Saya sempat menerima keluhan mengenai penurunan harga TBS, ketika harga sawit dunia justru mengalami kenaikan sekitar 47 hingga 50 persen. Di Indonesia malah turun,” tuturnya.
Keluhan tersebut kata dia, menjadi perhatian serius hingga akhirnya pemerintah mengambil tindakan terhadap perusahaan yang dinilai tidak mengikuti perkembangan harga pasar internasional.
Setelah langkah penertiban dilakukan, Amran mengklaim harga TBS mengalami kenaikan hingga 80 persen.
“Saya tanya kenapa kamu turunkan harga padahal harga dunia naik? Mestinya kalau harga dunia naik, harga di tingkat petani juga ikut naik,” ujarnya.
Selain persoalan harga sawit, Amran juga menyoroti praktik perdagangan yang disebutnya sebagai under invoicing. Praktik tersebut dilakukan dengan melaporkan nilai transaksi komoditas lebih rendah dibandingkan harga sebenarnya di pasar internasional.
Ia mencontohkan komoditas kakao dan minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Menurutnya, terdapat selisih harga pembelian di dalam negeri dengan harga jual di luar negeri yang berpotensi merugikan negara.
Amran menyebut praktik tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun dan menyebabkan potensi kerugian negara dalam jumlah besar.
“Karena itu saya tegaskan pemerintah daerah akan terus memperketat pengawasan terhadap aktivitas perdagangan komoditas serta menindak pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Kita meminta tidak membiarkan petani menanggung dampak dari praktik perdagangan yang merugikan ini,” tutupnya.

