Author: Sitti

Insitekaltim, Samarinda – Jaringan sistem digitalisasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dinilai masih timpang. Penerapan sistem digital untuk memangkas birokrasi pelayanan publik kedapatan baru menyentuh tingkat kecamatan, sementara birokrasi di tingkat kelurahan selaku garda terdepan disinyalir masih tertinggal. Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda Ronal Stephen Lonteng mengatakan ketimpangan ini menjadi salah satu rapor evaluasi. Ronal menyebutkan, pihak Diskominfo sebenarnya sudah merencanakan perluasan jaringan tersebut demi menunjang efektivitas program kerja. Namun, realisasi di lapangan masih terbentur batas wilayah administrasi. “Salah satu yang mereka harapkan adalah penerapan sistem digitalisasi sampai ke kelurahan-kelurahan, yang hari ini kan baru berada sampai…

Read More

Insitekaltim, Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Mohammad Novan Syahronny Pasie mengungkap fakta bahwa mulai tahun anggaran 2026, seluruh Taman Kanak-Kanak (TK) negeri di Samarinda tidak lagi menerima kucuran dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Kondisi ini praktis memukul operasional lembaga dan kesejahteraan para tenaga pendidik di 17 sekolah TK negeri yang tersebar di Kota Tepian. Pincangnya postur anggaran operasional ini usai melakukan pembedahan usulan program bersama jajaran bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK. “Usulan yang terkhusus dari bidang taman kanak-kanak dan PAUD itu masalah Bosda. Jadi per tahun 2026 ini guru-guru dari 17 sekolah negeri,…

Read More

Insitekaltim, Samarinda – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda mengonfirmasi adanya ratusan sisa kuota daya tampung yang belum terpenuhi dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang tengah berjalan. Tercatat, sebanyak 433 kursi di jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di seluruh Samarinda saat ini statusnya masih kosong akibat belum memenuhi target kuota rombongan belajar (rombel). Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Kota Samarinda Mohammad Wahiduddin memetakan, sebaran kursi kosong tersebut didominasi oleh sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran kota. “Hasil evaluasi SPMB kemarin itu ada yang masih kuotanya belum terpenuhi sebanyak 433 (kursi) di seluruh Kota Samarinda. Paling banyak…

Read More

Insitekaltim, Samarinda – Wali Kota Samarinda Andi Harun mementahkan spekulasi politik yang mengaitkan namanya dalam bursa pencalonan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) 2030. Politisi senior Partai Gerindra itu menegaskan, beralih fokus ke kontestasi provinsi di saat masa jabatannya di Samarinda masih panjang adalah tindakan yang tidak etis dan mencerminkan keserakahan politik. “Bagi saya tidak etis atau kurang pantas di saat masih ada waktu yang begitu panjang sudah memikirkan tangga selanjutnya. Demi Allah, ini pikiran dalam hati saya yang saya sampaikan,” ujar Andi Harun. Ia menyatakan bahwa sikap ini merupakan prinsip dasar dari model kepemimpinan yang dianutnya. Baginya, menjaga integritas di hadapan…

Read More

Insitekaltim, Samarinda – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda Hendra Kusuma, mengaku, nilai utang pekerjaan kepada kontraktor. Untuk proyek tahun anggaran 2025 di lingkungan dinasnya mencapai sekitar Rp290 miliar. Nilai itu merupakan akumulasi tunggakan di tiga bidang, yakni Cipta Karya, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (SDA), di luar utang proyek dari tahun-tahun sebelumnya. “Angka tersebut, merupakan total kewajiban pembayaran pekerjaan yang belum terselesaikan pada 2025,” ujarnya di Kantor PUPR Samarinda, Senin, 6 Juli 2026. Hendra mengaku, belum mengingat secara rinci jumlah paket pekerjaan yang masih menyisakan pembayaran. Namun ia memastikan, tunggakan tersebut berasal dari…

Read More

Insitekaltim, Samarinda – Di tengah lesunya fiskal daerah, kerangka APBD Kota Samarinda belum mampu menekan angka belanja birokrasi ASN yang hingga kini masih membengkak di atas 40 persen. Angka tersebut melanggar batasan dari pemerintah pusat yang menetapkan plafon maksimal belanja rutin birokrasi daerah sebesar 30 persen. Akibatnya, porsi anggaran untuk pembangunan publik menjadi kian menyempit. Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda Samri Shaputra menegaskan, ketimpangan rasio belanja ini menjadi fokus pengawasan ketat pihak legislatif agar tidak menimbulkan skema besar pasak daripada tiang. “Batas belanja birokrasi dari pusat itu maksimal 30 persen, sementara kita masih di atas 40 persen. Ini yang…

Read More

Insitekaltim, Samarinda – Postur anggaran pembiayaan infrastruktur di Kota Samarinda tengah menghadapi ganjalan berat. Pemerintah Kota Samarinda tercatat masih mengantongi utang jumbo kepada pihak ketiga atau kontraktor pelaksana proyek sebesar Rp427 miliar. Akibat APBD yang tersedot untuk mencicil kewajiban masa lalu tersebut, realisasi fisik pembangunan fasilitas publik sepanjang tahun anggaran 2026 berjalan pincang di bawah angka 20 persen. Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar membeberkan, tumpukan utang ratusan miliar tersebut tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan porsi terbesar berada di Dinas PUPR. “Total keseluruhan utang pemerintah kota kepada pihak ketiga itu mencapai Rp427 miliar. Saat…

Read More

Insitekaltim, Samarinda – Terbentur keterbatasan ruang fiskal daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda terpaksa memangkas ambisi proyek fisik dan hanya memprioritaskan agenda renovasi berskala ringan untuk puluhan sekolah pada tahun anggaran 2027 mendatang. Berdasarkan pemetaan awal, terdapat sedikitnya 50 sekolah setingkat SD dan SMP yang masuk dalam daftar penerima bantuan renovasi, namun seluruhnya didominasi oleh perbaikan fasilitas minor. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Mohammad Novan Syahronny Pasie mengungkap ketatnya kondisi keuangan daerah membuat alokasi anggaran sarana dan prasarana (sapras) sekolah tidak dapat dikucurkan secara jor-joran. “Rehabilitasi sekolah saat ini hanya ringan ya. Kalau mau bicara rehab langsung…

Read More

Insitekaltim, Samarinda – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda respon terkait riuh keluhan orang tua murid mengenai dugaan pergeseran titik koordinat geolokasi dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Selaku pengembang dan pengelola sistem aplikasi, Diskominfo menjamin benteng pertahanan digital database SPMB mustahil ditembus oleh tindakan manipulasi sepihak. Bahkan, jika ditemukan adanya indikasi kecurangan, otoritas komputasi daerah ini menegaskan seluruh jejak digital log history pendaftar maupun operator sekolah terekam utuh dan siap dibongkar bersama dengan tim pengawas. Kepala Diskominfo Kota Samarinda Aji Syarif Hidayatullah menegaskan, posisi institusinya murni bertindak sebagai developer atau penyedia infrastruktur aplikasi, bukan sebagai eksekutor kebijakan…

Read More

Insitekaltim, Samarinda – Masifnya ekspansi ritel dan toko modern di Kota Samarinda kian mengancam eksistensi para pedagang lokal. Menyikapi ketimpangan pasar tersebut, DPRD Kota Samarinda bergerak menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pasar Rakyat untuk memproteksi keberlangsungan usaha mikro di Kota Tepian. Aturan hukum baru yang ditargetkan rampung dalam waktu dekat ini diharapkan mampu mempertegas kembali intervensi pemerintah daerah, khususnya dalam melakukan pembinaan yang berkeadilan bagi ekosistem toko rakyat. Anggota Pansus II DPRD Kota Samarinda Viktor Yuan mengonfirmasi, proses perumusan draf hukum ini terus berjalan secara maraton dan saat ini tengah mematangkan landasan akademisnya. “Perda Pasar Rakyat ini masih berlanjut,…

Read More