Author: Sitti

Insitekaltim,Bontang – Kota Bontang yang dikenal sebagai kota industri dan jasa di Kalimantan Timur, kini dihadapkan pada tantangan serius, terkait meningkatnya kasus kekerasan seksual dan fisik terhadap anak-anak. Data terbaru dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Bontang menggambarkan situasi yang mengkhawatirkan, di mana hingga Mei 2024, terdapat 42 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan. Dari jumlah tersebut, 13 kasus merupakan kekerasan seksual yang melibatkan anak-anak. Sementara 16 kasus lainnya termasuk dalam kategori kekerasan fisik, yang mayoritas terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Kasus-kasus lain mencakup kekerasan psikis, kekerasan dalam bentuk bullying dan kasus-kasus terkait dengan…

Insitekaltim,Samarinda – Hari pertama masuk sekolah 278 siswa baru SMA Negeri 14 Samarinda disambut penuh antusias melalui kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan tes diagnostik untuk memetakan potensi siswa baru tahun ajaran 2024/2025. Tema tahun ini “Jelajahi Potensimu, Raih Mimpimu Menuju Generasi yang Berakhlak, Berprestasi dan Peduli Lingkungan”. Plt Kepala SMA Negeri 14 Samarinda List Hartiningsih menyatakan persiapan menyambut siswa baru telah dilakukan dengan matang. MPLS dan tes diagnostik diharapkan dapat membantu mengidentifikasi bakat, minat, serta gaya belajar siswa. “Kami sudah menyiapkan beberapa pekan sebelumnya mulai dari sarana dan prasarana, program dan tentunya persiapan di pekan pertama yaitu kegiatan…

Insitekaltim,Bontang – Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Tri Ismawati mendukung pembentukan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dukungan ini disampaikan Tri, dalam Konsultasi Publik Penyandang Disabilitas yang digelar bersama Tim Raperda Pemerintah Kota Bontang, belum lama ini. Tri Ismawati, politikus Partai Berkarya yang menggantikan Raking dari melalui proses pergantian antar waktu (PAW), menekankan bahwa raperda ini penting untuk mewujudkan Kota Bontang yang lebih inklusif, tanpa ada perbedaan di antara warga. “Kita harus memberi ruang bagi mereka agar hidup mandiri, bermartabat dan berkontribusi penuh dalam masyarakat lainnya juga,” ujar…

Insitekaltim,Bontang – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang menggelar konsultasi publik terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Konsultasi ini menjadi langkah penting untuk mendengarkan berbagai masukan, termasuk dari pihak pemerintah daerah dan masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Bontang Abdul Haris mendorong peran pemerintah dalam memberikan contoh yang baik, dalam pelaksanaan kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) diwajibkan mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak dua persen dari total pegawai. “Dengan adanya raperda ini, kami berharap tidak hanya…

Insitekaltim,Bontang – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang Maming mengingatkan camat dan lurah di Bontang Selatan untuk berhati-hati, dalam menangani persoalan pembebasan lahan. Maming menyoroti kontroversi terbaru terkait penjualan tanah di daerah Loktunggul, Bontang Lestari, di mana PT Kawasan Industri Bontang (KIB) membeli 704 hektare lahan warga dengan harga yang sangat rendah. Hanya Rp10 ribu per meter persegi, meskipun nilai jual objek pajak (NJOP) kawasan tersebut mencapai Rp105 ribu per meter persegi. “Dalam kasus sebelumnya, ada camat dan lurah Bontang Selatan yang terlibat dan akhirnya dihukum pidana. Ini menjadi peringatan bagi semua pihak yang terlibat dalam…

Insitekaltim,Bontang – Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang Maming menekankan pentingnya peran rukun tetangga (RT) dalam meningkatkan partisipasi warga, terutama dalam situasi pembebasan lahan oleh perusahaan. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Senin (8/7/2024) lalu, Maming mengimbau para ketua RT untuk proaktif, menginformasikan warganya mengenai rencana pembangunan yang akan dilakukan di wilayah mereka. “Sering kali kami menerima keluhan dari masyarakat tentang kurangnya keterlibatan mereka dalam setiap rencana pembangunan di wilayahnya. Ini harus diubah,” ujar Maming, politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Maming menjelaskan, masyarakat harus diberi informasi yang jelas dan lengkap mengenai perusahaan yang akan beroperasi di wilayah…

Insitekaltim,Bontang – Angka stunting di kawasan pesisir Bontang masih sangat tinggi. Di kawasan ini tercatat sebanyak 1.346 anak dalam kondisi stunting. Wakil Ketua II DPRD Bontang Agus Haris menekankan pentingnya penanganan masalah stunting dari akarnya. Menurutnya, intervensi yang hanya berupa pemberian makanan tambahan tidak cukup menyelesaikan masalah ini secara tuntas. “Kalau hanya itu (pemberian makanan tambahan-red) tak menyelesaikan. Bagaimana mereka bisa dapat makanan bergizi kalau susah hidupnya,” ungkapnya belum lama ini. Sebagai solusi, Agus Haris menawarkan inovasi program yang lebih menyeluruh. Salah satu usulan yang disampaikannya adalah memberikan dana stimulan sebesar Rp1 juta bagi setiap anak usia 0-2 tahun yang…

Insitekaltim,Bontang – Anggota Komisi II DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang menilai Rancangan peraturan daerah (raperda) terkait pendirian PT Bontang Migas dan Energi (BME) masih belum jelas, terutama mengenai pembagian saham perusahaan tersebut. Dokumen tersebut mencantumkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memiliki 99 persen saham, sementara satu persen sisanya tidak dijelaskan kepemilikannya. “Kita antisipasi ada penemuan dari Badan Pengawas Keuangan (BPK), takutnya ke depan ada masalah. Jadi harus dijelaskan secara rinci, makanya saya minta direvisi,” ujar Bakhtiar saat RDP, Senin (8/7/2024) lalu. Ketidakjelasan ini dianggap bisa menimbulkan masalah hukum dan administrasi di masa depan. Oleh karena itu, Bakhtiar menekankan pentingnya rincian yang tepat…

Insitekaltim,Bontang – Proses pengajuan masuknya wilayah Sidrap ke dalam administrasi Kota Bontang, kini tergantung pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, sidang yang dijadwalkan pada Rabu (10/7/2024) terpaksa harus ditunda, menambah ketidakpastian bagi ribuan warga Sidrap. Wakil Ketua II DPRD Kota Bontang Agus Haris mengungkapkan penundaan sidang disebabkan oleh belum siapnya materi atau bahan pengantar terkait uji materi UU Nomor 47 Tahun 1999 dari presiden. “Sidang ditunda hingga Kamis (18/7/2024),” jelas Agus Haris dalam keterangan di media sosialnya, Kamis (11/7/2024). Posisi geografis Sidrap yang lebih dekat dengan Kota Bontang, menjadi salah satu alasan kuat bagi pengajuan ini. Jika pengubahan status wilayah…

Insitekaltim,Bontang – Wakil Ketua II DPRD Kota Bontang Agus Haris yang juga bakal calon wali kota pada Pilkada 2024 menegaskan bahwa ia tidak akan bersikukuh untuk menjadi nomor satu dalam kontestasi politik jika berpasangan dengan Partai Golkar. “Kalau berpasangan dengan Golkar, kita disuruh nomor dua, karena tidak mungkin kalau pilih nomor satu. Golkar memiliki 7 kursi dan kadernya pernah menjadi wali kota. Sedangkan Gerindra 3 kursi dan belum ada kader yang jadi wali kota. Kecuali sama-sama baru, ayo kita adu,” ujarnya pada Senin (8/7/2024) lalu. Menurut informasi yang beredar, Golkar dan Gerindra berencana untuk mengusung Neni Moerniaeni dan Agus Haris…