Insitekaltim, Samarinda – Penguatan tata kelola komoditas pangan harus dilakukan secara berkelanjutan, agar daerah tidak terus bergantung pada pasokan dari luar.
Mengingat sesuai Badan Pusat Statistik (BPS) Samarinda, upaya menekan inflasi di Kota Samarinda tidak cukup dilakukan saat harga kebutuhan pokok mulai melonjak.
Kepala BPS Samarinda Supriyanto mengatakan, pemerintah perlu memiliki program jangka panjang untuk mengembangkan komoditas yang berpotensi diproduksi di daerah.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari deteksi dini dalam menjaga stabilitas harga.
“Program itu jangan baru dilakukan ketika inflasi terjadi. Harus berjalan terus sebagai upaya pencegahan, karena membangun komoditas itu tidak bisa instan,” ujarnya di Samarinda, Rabu, 29 Juli 2026.
Ia menjelaskan, pemerintah perlu memetakan wilayah yang memiliki potensi pengembangan komoditas tertentu, seperti cabai maupun hortikultura.
Jika hasil uji coba menunjukkan komoditas tersebut layak dikembangkan, maka produksi perlu diperluas sekaligus disiapkan sistem pemasaran yang berkelanjutan.
Menurut Supriyanto, pengembangan komoditas lokal harus dibarengi dengan perlindungan pasar. Pasalnya, produk lokal kerap kalah bersaing dengan pasokan dari luar daerah yang telah terikat kontrak jangka panjang.
“Kalau produksi lokal sudah mampu memenuhi kebutuhan, maka pasokan dari luar bisa dikurangi secara bertahap. Jangan sampai saat panen raya, hasil petani lokal justru tidak terserap karena pasar sudah terikat dengan daerah lain,” katanya.
Ia menilai persoalan utama bukan pada kemampuan produksi, melainkan tata kelola distribusi dan kepastian pasar bagi petani.
Tanpa jaminan pembeli, petani cenderung enggan mengembangkan komoditas pangan.
Supriyanto mencontohkan, banyak petani lebih tertarik menanam kelapa sawit dibanding padi karena komoditas sawit memiliki pasar yang jelas dan berkelanjutan.
“Orang mau menanam sawit karena sudah tahu siapa yang membeli dan harganya jelas. Sementara petani padi sering bingung setelah panen harus menjual ke mana. Jadi persoalannya ada pada tata kelola, bukan semata-mata produksi,” jelasnya.
Ia juga menilai kota seperti Samarinda tetap dapat membangun ketahanan pangan meski memiliki lahan pertanian yang terbatas.
Salah satu caranya, menjalin kerja sama atau berinvestasi di daerah penghasil pangan untuk menjamin pasokan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pola tersebut telah diterapkan sejumlah kota besar, termasuk Jakarta, yang memperkuat ketahanan pangan melalui kemitraan dengan daerah produsen.
Dengan tata kelola yang baik, kepastian pasar bagi petani dapat terjaga, sementara pasokan kebutuhan pokok masyarakat tetap stabil sehingga risiko gejolak inflasi dapat ditekan.
