Insitekaltim, Samarinda – Harapan warga Muara Kaman agar Jembatan Mahakam Kudungga segera dibangun kembali berbenturan dengan kemampuan keuangan daerah. DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menilai proyek bernilai triliunan rupiah itu sulit direalisasikan jika hanya mengandalkan APBD provinsi maupun kabupaten.
Penilaian itu mencuat setelah puluhan perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Muara Kaman mendatangi DPRD Kaltim untuk mendesak realisasi delapan usulan pembangunan.
Dari seluruh aspirasi, pembangunan Jembatan Mahakam Kudungga menjadi tuntutan utama karena dianggap sebagai akses vital yang belum pernah terwujud meski berkali-kali diusulkan.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan, kemampuan fiskal daerah saat ini tidak lagi cukup menopang proyek infrastruktur berskala besar. Pemotongan transfer dari pemerintah pusat membuat ruang belanja daerah semakin sempit.
“Kalau mengandalkan kemampuan keuangan daerah yang hari ini banyak dipotong oleh pusat, berat. Bantuan keuangan dari provinsi juga tidak akan cukup,” kata Samsun, Senin, 20 Juli 2026.
Pembangunan Jembatan Kudungga seharusnya didorong masuk dalam pembiayaan APBN. Nilai proyek yang mencapai triliunan rupiah dinilai mustahil dipenuhi hanya melalui bantuan keuangan provinsi.
“Bangun jembatan sebesar itu triliunan rupiah. Menunggu bantuan keuangan provinsi tidak akan cukup. Pemerintah kabupaten harus mengajukan pembiayaannya ke APBN,” ujarnya.
Pemerintah provinsi juga memiliki keterbatasan kewenangan untuk membiayai proyek tertentu. Selama belum ada pelimpahan kewenangan, belanja langsung dari APBD provinsi sulit dilakukan.
“Kalau kewenangannya belum dialihkan ke provinsi, tentu kami juga tidak bisa membiayai langsung,” katanya.
Selain pembangunan jembatan, DPRD menyoroti persoalan pelayanan dasar di desa-desa yang masih terisolasi. Salah satunya Desa Kupang Baru yang belum memiliki akses jalan darat sehingga mobilitas warga sepenuhnya bergantung pada jalur sungai.
Kondisi geografis tersebut membuat keberadaan ambulans sungai bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan yang harus dipenuhi pemerintah.
“Ini bukan hanya soal infrastruktur. Ini sudah menyangkut pelayanan kesehatan. Anggaran kesehatan juga harus menyentuh kebutuhan ambulans sungai,” ucapnya.
Sebelumnya Ketua BPD Desa Cipari Makmur Hadi Subeno mengatakan, keterbatasan APBDes maupun fiskal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara membuat pembangunan infrastruktur besar sulit diwujudkan.
Karena itu, mereka meminta Pemerintah Provinsi Kaltim ikut memperjuangkan delapan usulan pembangunan, termasuk Jembatan Mahakam Kudungga yang dinilai menjadi kunci pembuka akses ekonomi Muara Kaman.
