Insitekaltim, Kukar – Empat organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengikuti rapat Forum Lintas Perangkat Daerah untuk memetakan program prioritas yang beririsan antar-OPD dan memperkuat kolaborasi.
Keempat OPD tersebut adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Sosial, serta Dinas Kesehatan. Salah satu isu penting yang mencuat dalam rapat ini adalah persoalan stunting.
Asisten III Bidang Administrasi dan Hukum Kutai Kartanegara Dafip Haryanto mengungkapkan bahwa anggaran untuk program stunting belum masuk dalam pagu rencana awal.
“Tidak masuk di pagu rencana awal. Nah, kita akan usulkan, ini penting. Contohnya tadi terkait dengan pendampingan keluarga risiko stunting. Itu nggak ada, padahal kegiatannya penting untuk kita lakukan,” ujar Dafip kepada awak media, Rabu 12 Maret 2025 usai menghadiri rapat di Ruang Rapat Lantai 1 Bappeda Kukar.
Dafip menjelaskan bahwa salah satu langkah yang akan diambil adalah menyerahkan data Keluarga Risiko Stunting (KRS) kepada 12 OPD terkait. Data ini akan menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan program di masing-masing perangkat daerah.
Selain isu stunting, rapat juga membahas usulan program prioritas lainnya yang belum teranggarkan. Bappeda Kukar mencatat berbagai usulan dari masing-masing OPD untuk kemudian dimasukkan dalam perencanaan anggaran yang lebih komprehensif.
“Jadi, itu besok rencana yang akan kita lakukan. Tadi juga dibahas terkait dengan usulan dan menjadi catatan penting. Ada beberapa prioritas yang belum ada anggarannya di perencanaan awal, dan kita akan usulkan,” pungkasnya. (Adv)
