Insitekaltim, Samarinda – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda Deasy Evriyani menegaskan tantangan utama percepatan penurunan stunting di Samarinda saat ini bukan lagi persoalan anggaran, melainkan perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kesehatan ibu dan anak.
“Tantangan sebenarnya bukan di anggaran, tetapi perubahan perilaku. Program kesehatan apa pun, baik stunting, tuberkulosis, HIV/AIDS maupun demam berdarah, kalau masyarakatnya tidak berubah, hasilnya tidak akan maksimal,” ujarnya usai Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting di Arutala Ballroom Bapperida Kota Samarinda, Kamis, 2 Juli 2026.
Deasy menyebut prevalensi stunting di Kota Samarinda saat ini telah mencapai 17,13 persen. Capaian tersebut sudah berada di bawah target prevalensi stunting nasional yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2025–2029, yakni 17,5 persen pada 2026. Angka itu juga lebih baik dibandingkan prevalensi stunting nasional pada 2025 yang tercatat sebesar 18,8 persen.
“Kita sekarang sudah 17,13 persen, jadi lebih baik dari angka nasional. Fokus kami berikutnya adalah menuju target sekitar 14 persen,” sebutnya.
Meski angka stunting terus menunjukkan tren penurunan, Deasy menilai keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari capaian prevalensi.
Menurutnya, tantangan terbesar justru terletak pada perubahan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun.
Ia menjelaskan, berbagai program kesehatan berbasis masyarakat, termasuk penanganan stunting tidak akan berjalan optimal apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia.
Karena itu, DPPKB terus mendorong ibu hamil rutin memeriksakan kehamilan di fasilitas kesehatan, membawa balita ke posyandu setiap bulan, serta memastikan anak memperoleh asupan gizi yang baik.
Kehadiran di posyandu menjadi langkah penting agar anak yang berisiko mengalami stunting dapat segera terdeteksi dan memperoleh intervensi.
“Kalau memang keluarga membutuhkan bantuan, nanti kami carikan intervensi melalui Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), pemberian makanan tambahan pemulihan maupun bantuan lainnya. Tapi kalau masyarakat tidak datang ke posyandu, bagaimana kita bisa mengetahui kondisinya,” terangnya.
Di sisi lain, Deasy memastikan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tidak menghambat upaya percepatan penurunan stunting.
Lanjutnya, pihaknya terus memperkuat kolaborasi melalui Program Genting yang didukung pendanaan non-APBD dari berbagai pihak.
Sepanjang 2025, program tersebut berhasil menghimpun dukungan sekitar Rp400 juta melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Sementara hingga Mei 2026, bantuan yang terkumpul telah mencapai lebih dari Rp300 juta.
Dukungan itu berasal dari berbagai perusahaan, lembaga, komunitas, aparatur sipil negara (ASN), hingga masyarakat. Di antaranya PLN, Baznas Kota Samarinda, Baznas Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Hotel Horison, komunitas ibu-ibu, serta gerakan masyarakat di Kelurahan Lempake.
“Kami tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Program Genting murni didukung kolaborasi berbagai pihak. Jadi efisiensi anggaran bukan alasan program penurunan stunting berhenti,” tuturnya.
Deasy berharap seluruh perangkat daerah yang memiliki alokasi anggaran penanganan stunting turut memperkuat edukasi kepada masyarakat.
Ia meyakini, semakin banyak keluarga memahami pentingnya pemeriksaan kehamilan, kunjungan ke posyandu dan pemenuhan gizi anak, maka target penurunan stunting akan semakin mudah dicapai.
“Stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab orang tua. Kalau masyarakat tidak teredukasi dan anak-anak tidak terdeteksi sejak dini, sampai kapan pun angka stunting akan sulit turun,” pungkasnya.
