Insitekaltim, Samarinda – Jalan nasional di wilayah utara Kalimantan Timur kini semakin padat, rusak, dan mengancam kelancaran ekonomi warga. Melihat kondisi ini, Anggota DPRD Kaltim Agus Aras mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah pusat segera berkolaborasi memperbaiki jalur vital tersebut.
“Arus kendaraan di jalur Samarinda-Kutai Timur itu sudah luar biasa padat. Kerusakan jalan makin parah, masyarakat terus mengeluh. Sudah saatnya pemerintah bergerak bersama, jangan hanya jadi wacana,” ujar Agus saat ditemui, Rabu 9 Juli 2025.
Jalan nasional bukan sekadar akses transportasi, jalur ini adalah urat nadi perekonomian, penghubung utama distribusi barang, akses pendidikan, hingga layanan kesehatan.
“Infrastruktur itu nyawa ekonomi daerah. Kalau jalannya mulus, distribusi barang lancar, harga kebutuhan bisa stabil. Anak-anak sekolah lebih mudah, orang sakit cepat sampai rumah sakit,” katanya.
Desakan untuk perbaikan jalan ini sudah lama datang dari berbagai pihak. Mulai dari warga biasa, pedagang, hingga pelaku usaha lokal yang setiap hari harus menghadapi kerusakan jalan.
“Hampir setiap hari saya dapat keluhan. Warga Kutai Timur, para pedagang, semua minta jalan segera dibenahi. Mereka sudah bosan menunggu janji,” tambah politisi asal Kutai Timur itu.
Agus menilai pemerintah provinsi tidak boleh hanya mengandalkan APBD. Ia mendorong kolaborasi dengan pemerintah pusat agar perbaikan bisa dikebut.
“Kalau hanya mengandalkan APBD, pasti lambat. Harus ada kolaborasi dengan pusat. Kalau perlu masuk proyek strategis nasional supaya lebih cepat,” ucapnya.
Ia juga menekankan perlunya rencana aksi yang jelas dan data pendukung yang lengkap. Proposal komprehensif harus disiapkan dan diajukan ke pemerintah pusat, agar program perbaikan jalan tidak lagi sekadar menjadi pembahasan rutin.
“Jangan hanya rapat, rapat, dan rapat. Harus ada data lalu lintas, proyeksi dampak ekonomi, supaya pusat juga paham betapa pentingnya pembangunan jalan ini,” tegas Agus.
Selain soal kelancaran, Agus menyoroti efek domino dari kerusakan jalan yang bisa menurunkan kualitas hidup masyarakat. Harga barang melonjak, akses ke pendidikan dan layanan kesehatan terganggu, serta aktivitas ekonomi lokal tersendat.
“Kalau dibiarkan, kerugiannya besar sekali. Kita bisa rugi di sektor ekonomi, sosial, sampai generasi muda kita yang akhirnya terdampak,” katanya.
Agus pun berharap, dorongan yang sudah disuarakan DPRD tak berhenti di ruang rapat. Ia ingin seluruh elemen pemerintah benar-benar bergerak cepat menuntaskan masalah jalan nasional di wilayah utara Kaltim.
“Jangan cuma jadi catatan tahunan. Ini saatnya kita wujudkan di lapangan,” tutupnya.
