Insitekaltim, Samarinda – Wali Kota Samarinda Andi Harun menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan integrasi sistem dalam tata kelola pemerintahan modern. Hal itu disampaikan saat menghadiri Welcome Dinner Rapat Koordinasi (Rakor) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) se-Kaltim Tahun 2026, Rabu 22 April 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Arutalla Ballroom, Gedung B Lantai 4 Bapperida Kota Samarinda, itu dihadiri perwakilan Diskominfo dari berbagai kabupaten/kota se-Kaltim.
Dalam sambutannya, Andi Harun mengingatkan, kondisi fiskal daerah ke depan harus diantisipasi secara serius. Ia menyebut, tanpa langkah efisiensi dan mitigasi yang tepat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Samarinda 2027 berpotensi mengalami tekanan.
“Kalau kita tidak melakukan efisiensi dan mitigasi, maka APBD 2027 kita bisa bermasalah. Kecenderungan transfer ke daerah setiap tahun itu bisa mengalami defisit,” ujarnya.
Ia mengakui selama ini masih terdapat kecenderungan belanja yang kurang efisien, terutama saat kondisi keuangan daerah dinilai masih cukup baik. Salah satu pos anggaran yang disorot yakni belanja makan dan minum di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
Menurut dia, pada 2025 anggaran makan dan minum di Pemkot Samarinda mencapai sekitar Rp98 miliar. Nilai tersebut dinilai cukup besar, dan menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sebagai langkah konkret, pada 2026 Pemkot Samarinda memangkas anggaran tersebut secara signifikan, bahkan lebih dari 90 persen. Kebijakan itu diterapkan menyeluruh, termasuk di lingkungan Balai Kota.
“Sekarang kalau tidak ada tamu luar, rapat di Balai Kota hanya air putih saja. Dan alhamdulillah, sejauh ini berjalan baik,” katanya.
Ia menegaskan kebijakan efisiensi tidak hanya dibebankan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi juga diterapkan merata hingga jajaran pimpinan daerah.
Selain itu, Pemkot Samarinda juga melakukan pembatasan perjalanan dinas bagi OPD. Menurut Andi Harun, kebijakan tersebut sempat menuai keberatan pada awal penerapan, namun akhirnya dapat diterima.
“Perjalanan dinas bisa saja dipenuhi, tapi TPP dikurangi. Akhirnya mereka memilih perjalanan dinas dikurangi, tapi TPP tetap 100 persen,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Andi Harun juga menyoroti pentingnya pemahaman ekonomi bagi para kepala daerah dan pimpinan organisasi pemerintahan. Menurutnya, kemampuan membaca situasi ekonomi menjadi kunci dalam menentukan kebijakan yang tepat di tengah keterbatasan anggaran.
Tak hanya soal efisiensi, ia turut menekankan pentingnya prinsip Clean Government dan Good Governance. Menurutnya, pemerintahan yang bersih tidak akan terwujud tanpa sistem tata kelola yang benar.
Ia juga mengutip pandangan Albert Einstein mengenai pentingnya perubahan pola kerja.
“Tidak mungkin kita mengharapkan hasil berbeda kalau masih menggunakan pola dan cara kerja yang sama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Andi Harun menyoroti pentingnya integrasi sistem, khususnya di bidang informasi dan persandian. Ia mengingatkan setiap daerah tidak bisa berjalan sendiri tanpa koordinasi dan konektivitas antarsistem.
“Kalau tidak terintegrasi, apakah bisa dijamin keamanan sistem kita? Atau justru akan mempersulit ke depan?” ujarnya.
Ia mencontohkan sistem keuangan dan perbankan sebagai sektor yang berhasil menerapkan integrasi layanan. Menurutnya, inovasi tidak selalu harus menghadirkan instrumen baru, tetapi dapat dimulai dengan menyatukan sistem yang sudah tersedia.
Menutup sambutannya, Andi Harun menegaskan arah manajemen pemerintahan saat ini menuntut efisiensi, inovasi, serta integrasi sistem yang kuat sebagai fondasi menghadapi tantangan masa depan.
