Insitekaltim, Samarinda – Sejumlah perwakilan warga Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), khususnya dari Long Apari dan Long Pahangai, mendatangi Kantor Gubernur Kaltim, Rabu 6 Agustus 2025. Mereka menuntut kepastian pembangunan infrastruktur jalan dari Kutai Barat menuju Mahulu yang dinilai tak kunjung tuntas.
Dalam pertemuan yang berlangsung di teras Kantor Gubernur, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menerima langsung aspirasi warga. Ia menyebut, pembangunan ruas Tering–Ujoh Bilang sebenarnya sudah masuk dalam program prioritas Pemprov Kaltim dan didukung alokasi anggaran besar.
“Tahun ini dari APBD ada Rp200 miliar, dan dari APBN ada Rp80 miliar. Totalnya sekitar Rp280 miliar untuk pengerjaan tahun ini,” kata Seno Aji di hadapan warga.
Seno merinci, pendanaan jalan tersebut akan berlanjut pada 2026, dengan alokasi APBD Rp120 miliar dan APBN sekitar Rp220 miliar. Jika tidak ada hambatan, ia menargetkan jalur Tering–Ujoh Bilang mulus pada 2026–2027.
Tuntutan warga terkait lambannya realisasi proyek ini muncul karena akses darat menjadi jalur vital bagi masyarakat Mahulu, yang selama ini mengandalkan transportasi sungai dan udara dengan biaya tinggi.
Selain jalan, warga juga menyoroti minimnya fasilitas kesehatan dan pendidikan di Mahulu. Seno mengakui bahwa masalah ini juga masuk dalam prioritas pembangunan daerah. “Kami berkoordinasi dengan Pemkab Mahulu agar infrastruktur di tingkat kecamatan dan desa juga dibangun, termasuk ke Long Apari dan Long Pahangai,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Seno juga menginformasikan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di kawasan Sungai Boh oleh pemerintah pusat mulai tahun depan, dengan kapasitas 300 MW.
Proyek strategis nasional ini, kata dia, diharapkan mampu memperluas pasokan listrik hingga Mahulu, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Samarinda.
Selain persoalan infrastruktur, warga mempertanyakan pasokan logistik dan sembako yang kerap terhambat. Seno menyebut pengiriman sedang diproses dan akan segera diterima warga dalam bentuk operasi pasar murah.
Sementara itu, Pemprov Kaltim mengklaim akan mengundang kembali perwakilan masyarakat Mahulu untuk memantau perkembangan proyek secara berkala. Namun, warga menegaskan akan terus mengawal dan siap kembali turun ke Samarinda jika progres tidak sesuai rencana. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor: Sukri
