Insitekaltim, Samarinda – Budiman Tahir, akademisi sekaligus Widyaiswara bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) yang tetap menjalankan program peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Menurut Budiman, kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia. Ia mengaku bangga karena sejumlah program pendidikan yang sebelumnya disampaikan Pemkab Kutim kini mulai diwujudkan.
Salah satu yang menjadi sorotannya ialah program beasiswa bagi guru untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan. Budiman menilai kebijakan tersebut penting mengingat persoalan tenaga pendidik yang belum memiliki kualifikasi sarjana masih terjadi di sejumlah daerah.
“Kalau dibandingkan dengan provinsi lain, apalagi kabupaten lain, pemberian (kebijakan) seperti ini masih minim sekali. Kalau saya melihat program yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kapabilitas dan kompetensi tenaga pendidik di Kutai Timur, saya katakan luar biasa,” ujarnya dikutip dari situs resmi Pemkab Kutim.
Budiman menyebut peningkatan kualitas tenaga pendidik merupakan investasi penting dalam membangun sumber daya manusia daerah. Karena itu, keberlanjutan program tersebut di tengah efisiensi anggaran dinilainya menjadi poin yang patut diapresiasi.
“Walaupun ada efisiensi, ternyata tetap dilakukan. Ini keren. Artinya pemerintah daerah tetap mengambil peran dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” pujinya.
Perhatian Pemkab Kutim, lanjut Budiman, tidak hanya diarahkan pada peningkatan kualifikasi guru. Ia juga mengapresiasi kebijakan penyediaan guru inklusi di setiap sekolah.
Ia menerangkan, pendidikan inklusif masih menjadi tantangan di banyak daerah karena belum semua sekolah memiliki tenaga pendidik yang mempunyai kompetensi untuk menangani kebutuhan pendidikan inklusif.
“Daerah lain masih banyak yang belum memiliki guru inklusi di sekolah. Tetapi di Kutai Timur, saya melihat apa sudah diterapkan, yaitu satu sekolah satu guru inklusi,” terangnya.
Selain itu, Budiman menyoroti langkah Kutim dalam mendukung implementasi wajib belajar 13 tahun. Ia menjelaskan, selama ini pendidikan umumnya dihitung selama 12 tahun, yakni enam tahun SD, tiga tahun SMP dan tiga tahun SMA.
Sementara itu, penguatan pendidikan satu tahun sebelum memasuki jenjang SD melalui PAUD menjadi bagian penting dalam konsep wajib belajar 13 tahun.
“Apa yang digariskan pemerintah pusat ternyata langsung diambil perannya oleh Kutai Timur,” pungkasnya.
