Insitekaltim, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda Abdul Rohim mengusulkan pemanfaatan dana yang tersedia dalam APBD untuk membangun sumur bor dan terminal air bersih sebagai langkah mengatasi keterbatasan air bersih di Kota Tepian. Usulan tersebut disampaikan di Gedung DPRD Kota Samarinda, Kamis, 22 Oktober 2026.
Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan solusi alternatif agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi ketika pasokan air baku untuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) terbatas.
Abdul Rohim menilai pembangunan sumur bor dapat menjadi salah satu upaya untuk menyediakan sumber air alternatif di wilayah yang membutuhkan. Selain itu, pemerintah juga dapat membangun terminal air bersih di sejumlah titik agar distribusi air kepada masyarakat lebih terorganisasi.
“Dana yang pasti existing ada. Nah, itu digunakan apa? digunakan untuk membuat sumur bor air itu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, terminal air bersih dapat dibangun dengan menyediakan tandon berkapasitas sekitar 12.000 liter beserta instalasi dan dudukannya. Selanjutnya, Perumdam dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat mendukung pengisian air secara berkala sesuai kebutuhan.
Dengan skema tersebut, setiap wilayah, baik pada tingkat rukun tetangga (RT) maupun kelurahan, diharapkan memiliki cadangan pasokan air bersih. Keberadaan fasilitas ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap distribusi air perpipaan ketika sumber air baku mengalami penurunan.
“Per RT atau kelurahan itu ada backup untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat,” jelasnya.
Abdul Rohim menyebut, keterbatasan air baku saat ini menjadi persoalan yang tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada Perumdam. Kondisi sumber air di bendungan yang sudah kritis turut mempengaruhi kemampuan penyediaan air bersih bagi warga.
Karena itu, ia mendorong pemerintah tidak hanya mengandalkan pasokan dari sistem yang sudah ada, tetapi juga menyiapkan sumber air alternatif dan infrastruktur pendukung di tingkat permukiman.
Disisi lain, ia menilai pemerintah kota perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Bantuan lintas pemerintahan diperlukan agar penanganan persoalan air tidak hanya bergantung pada kemampuan anggaran daerah.
Menurutnya, langkah antisipasi tersebut perlu diprioritaskan agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap air bersih, terutama ketika kondisi sumber air baku belum memungkinkan pelayanan berjalan optimal.
“Pembangunan sumur bor dan terminal air bersih diharapkan dapat menjadi solusi pendukung dalam menghadapi keterbatasan pasokan, sekaligus memperkuat kesiapan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Samarinda,” tuturnya.
