Insitekaltim, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengevaluasi kontraktor pelaksana proyek Teras Samarinda menyusul terjadinya longsoran di kawasan Teras Samarinda Tahap II.
Menurutnya, kejadian tersebut harus segera ditangani mengingat proyek Teras Samarinda merupakan salah satu proyek strategis Kota Samarinda. Ia menilai, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, terlebih kawasan itu diharapkan menjadi salah satu wajah depan Kota Samarinda.
Hal itu disampaikannya saat ditemui di Gedung DPRD Kota Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Rabu, 11 November 2026.
Rohim menegaskan, pihak kontraktor harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan. Terlebih, proyek tersebut masih berada dalam masa perawatan sehingga pertanggungjawaban terhadap kondisi bangunan perlu menjadi perhatian.
“Pada prinsipnya kita minta pertanggungjawaban dari kontraktor dan ketegasan dari pihak Pemkot. Karena sekali lagi, proyek Teras ini adalah proyek strategis Kota Samarinda,” ujarnya.
Ia berharap Teras Samarinda benar-benar dapat berfungsi sebagaimana tujuan pembangunannya, yakni menjadi pintu depan Kota Samarinda. Karena itu, berbagai persoalan teknis yang muncul harus segera ditindaklanjuti.
Rohim juga meminta Pemkot mengevaluasi penyebab terjadinya longsoran. Menurutnya, evaluasi diperlukan agar dapat diketahui apakah terdapat persoalan dalam perencanaan maupun pelaksanaan konstruksi.
Ia menilai, apabila faktor abrasi menjadi salah satu penyebab longsoran, kondisi tersebut semestinya sudah dapat diidentifikasi sejak tahap awal perencanaan.
“Kalau dibilang ini karena masalah faktor abrasi dan segala macam, ya mestinya sejak awal itu sudah dideteksi, kemudian ada antisipasi dalam bentuk manajemen konstruksinya supaya longsoran itu tidak terjadi,” jelasnya.
Menurut Rohim, potensi persoalan di lokasi pembangunan semestinya menjadi bagian dari pertimbangan dalam manajemen konstruksi. Dengan demikian, langkah pencegahan dapat disiapkan sebelum pekerjaan dilaksanakan.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa tanggung jawab terhadap proyek tersebut tidak hanya berada pada kontraktor. Pemkot Samarinda juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan.
Ia meminta Pemkot tidak hanya menunggu penanganan dari kontraktor, tetapi juga mengambil langkah tegas untuk meminta pertanggungjawaban atas kondisi yang terjadi.
“Pihak kontraktor bertanggung jawab atas pekerjaan yang sudah mereka lakukan dan Pemkot tentu saja juga ikut bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, meminta pertanggungjawaban dari kontraktor,” pungkasnya.
