Insitekaltim, Samarinda – Pemerataan pembangunan di Kecamatan Samarinda Ulu tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama untuk seluruh kelurahan. Kondisi infrastruktur dan kebutuhan masyarakat yang berbeda membuat penentuan program harus disesuaikan dengan persoalan di masing-masing lingkungan.
Kepada awak media, Camat Samarinda Ulu Sujono mengungkapkan, usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat perlu melalui pembahasan bersama agar anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan pada kebutuhan paling mendesak.
Menurutnya, kawasan permukiman perkotaan dan wilayah pinggiran memiliki karakteristik berbeda. Sejumlah kawasan perkotaan, misalnya, sudah memiliki kondisi jalan dan saluran drainase yang relatif baik sehingga kebutuhan pembangunan fisiknya tidak selalu menjadi prioritas.
Di lingkungan seperti itu, masyarakat dapat mengusulkan fasilitas penunjang lainnya, termasuk penerangan jalan umum (PJU) maupun kamera pengawas atau CCTV untuk meningkatkan keamanan lingkungan.
Sebaliknya, kawasan yang masih menghadapi persoalan infrastruktur dapat mengarahkan usulan pada pembenahan saluran drainase maupun perbaikan jalan berlubang yang mengganggu mobilitas warga.
“Kalau di perkotaan mencari fisik kadang agak susah. Jalan sudah bagus, drainase sudah bagus. Nah, kalau memang perlu PJU untuk kepentingan masyarakat, silakan. Atau untuk pengamanan lingkungan perlu CCTV, itu juga bisa melalui rembuk warga,” Ungkap Sujono, Senin, 9 November 2026.
Sujono menjelaskan, mekanisme rembuk warga menjadi salah satu cara untuk menentukan kebutuhan yang paling relevan dengan kondisi lingkungan.
Dengan begitu, program yang diusulkan tidak sekadar berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga dapat menyasar fasilitas pendukung pelayanan dan keamanan masyarakat.
Meski demikian, penyesuaian usulan tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan pemerintah kota. Sebab, keterbatasan pendanaan pada 2026 mengharuskan kecamatan melakukan seleksi terhadap program yang akan dilaksanakan.
Ia menyebut sejumlah kegiatan mandatori berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) tetap harus didahulukan. Di antaranya pemberian makanan tambahan (PMT), kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), serta honor dan biaya transportasi kader posyandu.
Sosialisasi pemilahan sampah juga termasuk dalam kegiatan yang harus diperhatikan pemenuhannya.
“Kami berupaya agar penggunaan anggaran tetap tepat sasaran, sekaligus mengakomodasi kebutuhan lingkungan yang tidak selalu sama antara satu kelurahan dan kelurahan lainnya,” Pungkas Sujono. (ADV)
