Insitekaltim, Samarinda – Wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menjadi sorotan. Dosen FISIP Universitas Mulawarman (Unmul) Kemal Sandi mengingatkan perubahan sistem tersebut tidak serta-merta menghilangkan praktik money politics.
Menurut Kemal, terdapat dua opsi dalam mekanisme pemilihan kepala daerah, yakni dipilih langsung oleh masyarakat atau melalui DPRD. Munculnya wacana pemilihan melalui DPRD didasari asumsi bahwa praktik politik uang dalam pemilihan langsung cukup tinggi.
“Memang ada asumsi bahwa money politics tinggi dalam pemilihan langsung, sehingga muncul opsi dipilih oleh DPRD,” ujarnya di Kantor PWI Kaltim, Samarinda, Kamis 30 April 2026.
Namun demikian, ia menilai tidak ada jaminan bahwa sistem tersebut akan mampu menekan praktik politik uang. Bahkan, ada potensi pergeseran pola money politics menjadi lebih terpusat di partai politik.
“Tidak ada jaminan itu bisa meminimalisir. Bisa jadi justru tertumpuk di partai politik,” jelasnya.
Kemal mengungkapkan kekhawatiran, jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka interaksi politik antara kandidat dan anggota legislatif berpotensi semakin intens, termasuk dalam praktik yang tidak sehat.
“Takutnya, kandidat wali kota, bupati, bahkan gubernur justru bermain politik dengan DPR lebih kental dalam konteks money politics,” katanya.
Ia menilai, kondisi tersebut menjadi tantangan besar ke depan yang harus diantisipasi dengan memperkuat sistem pengawasan dan transparansi di tubuh partai politik.
Selain itu, Kemal menekankan pentingnya pembenahan dalam proses kaderisasi partai, agar calon legislatif yang terpilih benar-benar memiliki integritas.
“Partai politik harus lebih transparan dalam mendelegasikan kadernya. Ini penting karena mereka yang nantinya punya peran menentukan kepala daerah,” tegasnya.
Ia menyebut, wacana ini masih bersifat hipotetis dan perlu diuji jika benar-benar diterapkan. Namun, berbagai potensi dampak harus dipertimbangkan sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam sistem demokrasi.
