Insitekaltim, Samarinda – Wacana pemisahan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Samarinda kembali menguat seiring meningkatnya beban kerja dan kompleksitas tugas yang diemban organisasi perangkat daerah tersebut.
Kepala Disporapar Samarinda Muslimin mengungkapkan, rencana pemisahan tersebut muncul sebagai bagian dari evaluasi terhadap struktur kelembagaan agar pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan terarah.
“Memang ada keinginan untuk memisahkan kembali. Dulu pariwisata dan olahraga berdiri sendiri, kemudian digabung menjadi Disporapar,” ujarnya, Jum’at 27 Maret 2026.
Ia menjelaskan, saat ini Disporapar tidak hanya menangani urusan kepemudaan dan olahraga, tetapi juga sektor pariwisata yang terus berkembang. Beban kerja kian bertambah karena harus menyesuaikan program dari tiga kementerian sekaligus, yakni Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Kondisi tersebut membuat ruang lingkup kerja semakin luas dan dinilai memerlukan penyesuaian struktur organisasi agar lebih optimal dalam menjalankan fungsi masing-masing.
“Artinya kita harus menangani program dari tiga kementerian. Tentu ini menjadi tanggung jawab yang cukup besar,” jelasnya.
Sebagai solusi, wacana pemisahan dinas kembali mencuat. Dalam skema yang direncanakan, sektor pariwisata berpotensi digabung dengan ekonomi kreatif, sementara urusan olahraga akan berdiri sebagai dinas tersendiri.
“Kalau dipisah nanti, pariwisata bisa bergabung dengan ekonomi kreatif, sementara olahraga berdiri sendiri,” katanya.
Namun demikian, rencana tersebut belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama yang masih dipertimbangkan pemerintah.
Muslimin menegaskan, pemisahan dinas tidak hanya menyangkut perubahan struktur organisasi, tetapi juga berdampak pada kebutuhan sumber daya yang lebih besar, baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia (SDM).
“Kalau ada pemisahan, otomatis akan ada penambahan bidang, pegawai, dan tentu anggaran juga harus disiapkan,” ungkapnya.
Saat ini, usulan tersebut masih dalam tahap kajian oleh bagian organisasi Pemerintah Kota Samarinda. Analisis mendalam diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak membebani keuangan daerah sekaligus tetap mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik.
“Kita masih menunggu hasil analisis dari bagian organisasi. Kalau kondisi keuangan memungkinkan, tentu bisa dilakukan,” tambahnya.
Menurut Muslimin, keputusan terkait pemisahan Disporapar harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk efektivitas pelaksanaan program dan dampaknya terhadap masyarakat.
Ia menegaskan, tujuan utama penataan kelembagaan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan setiap sektor dapat berkembang secara maksimal.
Dengan struktur organisasi yang lebih tepat, diharapkan program di bidang olahraga, pariwisata, maupun ekonomi kreatif dapat berjalan lebih fokus, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Yang terpenting adalah bagaimana pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal, apa pun bentuk kelembagaannya nanti,” tegasnya.
