Insitekaltim, Samarinda – Meski jumlah fasilitas kesehatan di Kalimantan Timur (Kaltim) terus bertambah. Namun pemerataan layanan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah di Kalimantan Timur.
Sebab masyarakat di sejumlah wilayah pedalaman, masih harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan medis yang memadai.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Syahariah Mas’ud menilai kondisi tersebut, perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Terutama di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser, yang memiliki wilayah cukup luas dan sejumlah desa terpencil.
Hingga kini, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lanjutan. Banyak warga masih bergantung pada rumah sakit di Samarinda dan Balikpapan. Akibatnya, masyarakat harus mengeluarkan waktu dan biaya lebih besar hanya untuk berobat.
“Saya masih melihat adanya ketergantungan yang cukup tinggi, terhadap rumah sakit di Balikpapan maupun Samarinda,” ujarnya, Selasa, 16 Juni 2026.
Banyak masyarakat yang harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang seharusnya bisa tersedia di daerahnya sendiri.
Syahariah mengungkapkan, di sejumlah kawasan pedalaman PPU, warga bahkan harus menempuh perjalanan hingga tiga jam dari desa menuju pusat layanan kesehatan.
Kondisi ini dinilai, dapat menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan medis yang cepat dan berkualitas.
Dari segi kesehatan masyarakat, keterjangkauan layanan menjadi salah satu faktor penting. Dalam meningkatkan kualitas hidup warga. Semakin dekat akses terhadap fasilitas kesehatan, semakin besar peluang masyarakat memperoleh penanganan medis secara dini sebelum penyakit berkembang menjadi lebih serius.
Karena itu, Syahariah mendorong peningkatan kapasitas rumah sakit di daerah serta penguatan fasilitas kesehatan rujukan agar masyarakat tidak selalu bergantung pada rumah sakit di kota besar.
“Percepatan pembangunan rumah sakit rujukan bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Kita ingin masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak tanpa harus keluar daerah untuk berobat,” katanya.
Ia juga menilai pembangunan sektor kesehatan harus berjalan seiring dengan pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur fisik, tetapi juga kualitas layanan dasar yang diterima masyarakat.
Sebagai daerah penyangga IKN, PPU diperkirakan akan mengalami pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan layanan kesehatan dalam beberapa tahun mendatang. Karena itu, kesiapan fasilitas kesehatan perlu direncanakan sejak sekarang.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur, saat ini terdapat 248 fasilitas kesehatan utama di provinsi ini, terdiri atas 49 rumah sakit umum, 11 rumah sakit khusus, dan 188 puskesmas.
Meski demikian, tantangan pemerataan layanan masih menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan pedalaman.
Syahariah berharap, penguatan rumah sakit daerah dapat masuk dalam prioritas pembangunan kesehatan ke depan sehingga seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.
