Insitekaltim, Samarinda – Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur (Dinkes Kaltim) Jaya Mualimin mendorong percepatan penemuan dan penanganan Tuberkulosis (TBC) melalui pembentukan Desa Siaga TBC di seluruh desa di Kaltim.
Langkah tersebut didorong karena Kaltim masih menjadi salah satu dari 18 provinsi prioritas nasional dalam percepatan penurunan prevalensi TBC. Dari 38 provinsi di Indonesia, Kaltim berada di urutan ke-16 dalam daftar prioritas tersebut.
Jaya mengatakan salah satu persoalan utama penanggulangan TBC di Kaltim adalah rendahnya cakupan penemuan kasus. Dari estimasi sekitar 21.000 kasus yang menjadi target pemeriksaan, cakupan penemuan kasus baru mencapai sekitar 54 hingga 56 persen.
“Cakupan penemuan kasus TBC di Kaltim baru mencapai 54 hingga 56 persen, masih jauh dari target 90 persen,” ujar Jaya, Selasa, 11 Agustus 2026.
Padahal, cakupan penemuan kasus yang diharapkan berada di atas 90 persen. Kondisi tersebut membuat Kaltim mendapat dorongan akselerasi dari Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) Pusat bersama Kementerian Kesehatan dan Dinkes Kaltim.
“Yang pertama penemuan kasus kita sangat rendah. Harusnya dari 21.000 yang menjadi target estimasi yang harus bisa dilakukan pemeriksaan, kita masih 56 persen. Targetnya 90 persen,” ujar Jaya.
Selain penemuan kasus, Jaya menyebut tingkat inisiasi pengobatan bagi pasien yang telah didiagnosis TBC juga masih di bawah target. Dari target 95 persen, saat ini capaian inisiasi pengobatan baru sekitar 85 persen.
Menurutnya pemberian obat pencegahan bagi masyarakat yang terpapar TBC juga masih rendah. Karena itu, berbagai indikator tersebut menjadi alasan Kaltim masuk dalam 18 provinsi prioritas untuk dilakukan akselerasi.
“Makanya itu yang dihitung sebagai bagian kenapa kita masuk dalam 18 provinsi yang prioritas untuk melakukan akselerasi, agar yang tadinya rendah, penemuannya bisa 95 persen,” katanya.
Jaya menjelaskan pembentukan Desa Siaga TBC merupakan bagian dari rangkaian penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM).
Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui lokakarya atau workshop yang melibatkan Asosiasi Dinas Kesehatan, Dinkes Kaltim serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
Peluncuran Desa Siaga TBC juga melibatkan sejumlah pihak termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI), Yayasan Kanker Indonesia serta berbagai unsur terkait.
Jaya mengatakan setelah Desa Siaga TBC terbentuk, program tersebut akan dilanjutkan dengan pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) terintegrasi untuk memperkuat penemuan kasus.
Sementara itu Suryanita dari Adinkes Pusat bagian perencanaan dan keuangan menjelaskan CKG Terintegrasi akan diarahkan tidak hanya untuk pemeriksaan kesehatan umum, tetapi juga memperkuat pencegahan dan penemuan TBC.
“Jadi kita akan istilahnya Desa Siaga TBC itu kan ada CKG, Cek Kesehatan Gratis. Jadi tidak hanya cek kesehatan yang lain, tetapi fokus untuk pencegahan Tuberkulosis,” jelas Suryanita.
Menurutnya kegiatan CKG perlu dilakukan di berbagai kegiatan masyarakat dan terintegrasi dengan PKK. Hal tersebut karena salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang PKK berkaitan dengan kesehatan, termasuk penanggulangan TBC.
Ia menilai semakin banyak masyarakat yang menjalani screening TBC semakin besar pula peluang menemukan kasus secara lebih cepat sehingga langkah pencegahan dan penanganan dapat segera dilakukan.
“Jangan takut kita melakukan screening TBC pemeriksaan. Makin banyak ditemukan sebenarnya makin baik, supaya kita tahu apa bentuk pencegahan dan kolaborasi apa yang harus dilakukan,” katanya.
Suryanita menargetkan upaya tersebut dapat mendukung eliminasi TBC pada 2030.
Ia juga menjelaskan dampak penerapan Desa Siaga TBC di daerah lain yang telah menjalankan program tersebut. Menurutnya, keberhasilan program salah satunya ditopang sistem penanganan secara bersama atau kolaboratif.
Ia mencontohkan ketika terdapat 10 kasus TBC di sebuah desa, penanganannya tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Kader desa turut melakukan pemantauan sementara kebutuhan lain seperti bedah rumah dapat melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun pekerjaan umum, sedangkan makanan tambahan dapat didukung BAZNAS atau Dinas Sosial.
“Sehingga 10 tadi itu tinggal hanya 2 dalam satu tahun,” ujarnya.
Menurutnya pemantauan kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat menjadi bagian penting dalam penanganan TBC. Pasien harus menjalani pengobatan secara rutin, karena pengobatan yang tidak teratur dapat menyebabkan resistansi obat dan membutuhkan waktu pengobatan lebih panjang.
Karena itu kader TBC akan dilibatkan dalam pemantauan pengobatan, sementara CKG menjadi salah satu sarana untuk melakukan screening dan memantau perkembangan pasien secara berkala.
Jaya menyebut saat ini sudah terdapat 74 desa di Kaltim yang telah ditetapkan sebagai Desa Siaga TBC melalui surat keputusan (SK).
Ke depan ia menargetkan seluruh 1.033 desa di Kaltim dapat menjadi Desa Siaga TBC sekaligus menjadi titik pelaksanaan CKG Terintegrasi TBC.
“Kita ingin 1.033 desa itu semuanya Siaga. Karena memang ditargetkan oleh Kementerian Kesehatan itu ada titik lokus di mana semua desa itu menjadi titik CKG Terintegrasi TBC,” ungkapnya.
Selain penanggulangan TBC Jaya mengatakan Kaltim juga terus memperkuat pelayanan bagi masyarakat dengan HIV/AIDS melalui program pelayanan komprehensif berkelanjutan.
Dinkes Kaltim telah membentuk Klinik Perawatan Dukungan dan Pengobatan (PDP) yang memberikan layanan mulai dari screening, pemberian Antiretroviral (ARV), hingga konseling.
Menurutnya seluruh 188 Puskesmas di Kaltim telah masuk dalam layanan PDP. Selain itu, sejumlah klinik swasta juga telah mendapatkan pelatihan untuk memberikan pelayanan kepada orang dengan HIV positif maupun orang dengan HIV/AIDS.
“Semua Puskesmas 188 Puskesmas itu masuk PDP-PDP. Kemudian juga klinik-klinik swasta yang mereka sudah dilatih. Jadi ini bentuk dari layanan untuk baik Odiv (orang dengan HIV positif) ataupun ODA (orang dengan HIV/AIDS),” pungkasnya.
